DPR dan KPU Bahas Sirekap
Komisioner KPU Ilham Saputra. Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Sistem Rekapitulasi Suara Elektronik (Sirekap) digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Penyelenggara pemilu terus membahas penerapan Sirekap dengan pihak terkait.
KPU dijadwalkan hadir rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR, Kamis, 12 November 2020. "Membahas Sirekap," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra kepada Medcom.id, Kamis, 12 November 2020.
Ilham mengungkapkan pihaknya juga bakal membahas Peraturan KPU (PKPU). Dia menyebut pembahasan PKPU dengan Komisi II DPR sebagai tahapan konsultasi sebelum harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk disahkan.
"Membahas PKPU (tahapan) pungut hitung (pemungutan dan penghitungan suara)," tutur dia.
(Baca: KPU Pastikan Sirekap Tetap Digunakan dalam Pilkada 2020)
Ilham optimistis Sirekap direstui dalam pesta demokrasi daerah. Sejumlah persoalan yang dikhawatirkan menghambat jalannya pilkada bakal dikomunikasikan dengan pihak terkait.
Ia mencontohkan daerah yang belum terjangkau internet diusahkan dapat diatasi. KPU telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan sejumlah penyedia jasa telekomunikasi. Sosialisasi kepada partai politik hingga uji publik ihwal mekanisme Sirekap juga telah dilakukan.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti KPU soal penggunaan Sirekap dalam Pilkada Serentak 2020. Sejumlah permasalahan berpotensi muncul.
RDP antara KPU dan Komisi II DPR dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Rapat juga bakal dihadiri Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
KPU dijadwalkan hadir rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR, Kamis, 12 November 2020. "Membahas Sirekap," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra kepada Medcom.id, Kamis, 12 November 2020.
Ilham mengungkapkan pihaknya juga bakal membahas Peraturan KPU (PKPU). Dia menyebut pembahasan PKPU dengan Komisi II DPR sebagai tahapan konsultasi sebelum harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk disahkan.
"Membahas PKPU (tahapan) pungut hitung (pemungutan dan penghitungan suara)," tutur dia.
(Baca: KPU Pastikan Sirekap Tetap Digunakan dalam Pilkada 2020)
Ilham optimistis Sirekap direstui dalam pesta demokrasi daerah. Sejumlah persoalan yang dikhawatirkan menghambat jalannya pilkada bakal dikomunikasikan dengan pihak terkait.
Ia mencontohkan daerah yang belum terjangkau internet diusahkan dapat diatasi. KPU telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan sejumlah penyedia jasa telekomunikasi. Sosialisasi kepada partai politik hingga uji publik ihwal mekanisme Sirekap juga telah dilakukan.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti KPU soal penggunaan Sirekap dalam Pilkada Serentak 2020. Sejumlah permasalahan berpotensi muncul.
RDP antara KPU dan Komisi II DPR dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Rapat juga bakal dihadiri Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
