Jakarta: Birokrasi sepanjang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 memiliki tantangan tersendiri. Birokrasi yang dipolitisasi diyakini mengarah tindak pidana korupsi.

"Seringkali momen ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, untuk mengambil keuntungan misalnya. Hal ini termasuk dalam bentuk korupsi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam diskusi virtual bertajuk 'Mencegah Korupsi dan Politisasi Birokrasi untuk Menciptakan Birokrasi Modern dan Profesional', Kamis, 8 Oktober 2020.

Tjahjo mewanti-wanti kelompok birokrat tetap netral di tengah hiruk pikuk kampanye Pilkada Serentak 2020. Semua pihak di lingkup pemerintah diminta meneguhkan hati memberantas politisasi.

"Agar Pilkada ini bisa berjalan secara demokratis, baik yang petahana maupun yang sedang berjuang," ucap Tjahjo.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menanamkan integritas. Apalagi sampai tergoda iming-iming oknum tertentu, khususnya terkait jabatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan seluruh unsur birokrasi memegang teguh budaya kejujuran dengan mewujudkan reformasi birokrasi.

"Transformasi (menuju) budaya yang lebih terbuka, yang lebih dinamis, berdaya saing tinggi. Namun tetap memegang teguh nilai-nilai luhur dan kejujuran dalam bekerja," ucap Tjahjo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((SUR))