Empat Mantan Napi Gagal Calonkan Diri di Pilkada 2020
Ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggugurkan pendaftaran tujuh bakal pasangan calon (bapaslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) lantaran data pendukung tidak sesuai.
Komisoner KPU Evi Novida Ginting menyebut empat dari tujuh bapaslon yang gagal merupakan mantan narapidana (napi) yang belum melewati masa jeda usai pidana selama lima tahun. Salah satunya yakni Bapaslon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono-Imron Rosyadi.
"(Agusrin) belum mencapai jeda lima tahun pada saat pendaftaran," ujar Evi saat dikonfirmasi, Kamis, 1 Oktober 2020.
Hal serupa juga terjadi pada bapaslon bupati dan wakil bupati Nias Utara, Fonaha Zega-Emanuel Zebua. Fonaha Zega belum melewati jeda lima tahun usai menjalani pidana.
Baca: Paslon Diminta Amalkan Nilai Pancasila Sepanjang Pilkada
Selain itu yakni bapaslon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Hipni-Melin Haryani Wijaya. Melin diketahui mantan terpidana yang belum melewati jeda lima tahun sejak selesai menjalani hukumannya.
Selain itu yakni bapaslon bupati dan wakil bupati Dompu, Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani juga mendapatkan TMS akibat sempat tersandung pidana. Surat keterangan lembaga pemasyarakatan kelas II A Mataram pada 27 Oktober 2014, menyebut Syaifurrahman mendapat bebas bersyarat.
"Pembebasan akhirnya pada 28 Maret 2016, terhitung masa pembebasan sampai dengan 6 Desember 2020," tuturnya.
Sementara itu, tiga bapaslon lain dinyatakan TMS karena faktor beragam. Bapaslon bupati dan wakil bupati Solok, Iriadi DT Tumanggung-Agus Syahdeman, dinyatakan TMS karena tak lolos pemeriksaan kesehatan.
Sedangkan bapaslon bupati dan wakil bupati Banggai, Herwin Yatim-Mustar Labolo, tidak memenuhi syarat karena terjadi pelanggaran administrasi. Bahwa bapaslon sebagai petahana bupati melaksanakan pelantikan ASN pada 22 April 2020.
"Dugaan pelanggaran administrasi terebut direkomendasi sebagai pelanggaran kepada KPU Kabupaten Banggai yang sebelumnya sudah dilakukan proses klarifikasi kepada saksi-saksi," jelasnya.
Terakhir bapaslon bupati dan wakil bupati Marauke, Herman Anitu Basik-Sularso. Mereka dinyatakan TMS akibat ijazah pendidikannya.
"Ijazah SMA calon bupati tidak terdaftar di sekolah yang bersangkutan," kata Evi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
Komisoner KPU Evi Novida Ginting menyebut empat dari tujuh bapaslon yang gagal merupakan mantan narapidana (napi) yang belum melewati masa jeda usai pidana selama lima tahun. Salah satunya yakni Bapaslon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono-Imron Rosyadi.
"(Agusrin) belum mencapai jeda lima tahun pada saat pendaftaran," ujar Evi saat dikonfirmasi, Kamis, 1 Oktober 2020.
Hal serupa juga terjadi pada bapaslon bupati dan wakil bupati Nias Utara, Fonaha Zega-Emanuel Zebua. Fonaha Zega belum melewati jeda lima tahun usai menjalani pidana.
Baca: Paslon Diminta Amalkan Nilai Pancasila Sepanjang Pilkada
Selain itu yakni bapaslon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Hipni-Melin Haryani Wijaya. Melin diketahui mantan terpidana yang belum melewati jeda lima tahun sejak selesai menjalani hukumannya.
Selain itu yakni bapaslon bupati dan wakil bupati Dompu, Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani juga mendapatkan TMS akibat sempat tersandung pidana. Surat keterangan lembaga pemasyarakatan kelas II A Mataram pada 27 Oktober 2014, menyebut Syaifurrahman mendapat bebas bersyarat.
"Pembebasan akhirnya pada 28 Maret 2016, terhitung masa pembebasan sampai dengan 6 Desember 2020," tuturnya.
Sementara itu, tiga bapaslon lain dinyatakan TMS karena faktor beragam. Bapaslon bupati dan wakil bupati Solok, Iriadi DT Tumanggung-Agus Syahdeman, dinyatakan TMS karena tak lolos pemeriksaan kesehatan.
Sedangkan bapaslon bupati dan wakil bupati Banggai, Herwin Yatim-Mustar Labolo, tidak memenuhi syarat karena terjadi pelanggaran administrasi. Bahwa bapaslon sebagai petahana bupati melaksanakan pelantikan ASN pada 22 April 2020.
"Dugaan pelanggaran administrasi terebut direkomendasi sebagai pelanggaran kepada KPU Kabupaten Banggai yang sebelumnya sudah dilakukan proses klarifikasi kepada saksi-saksi," jelasnya.
Terakhir bapaslon bupati dan wakil bupati Marauke, Herman Anitu Basik-Sularso. Mereka dinyatakan TMS akibat ijazah pendidikannya.
"Ijazah SMA calon bupati tidak terdaftar di sekolah yang bersangkutan," kata Evi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
