Suket Jalan Terakhir Agar Hak Pemilih Tak Hilang saat Pilkada
Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Jakarta: Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan hak pemilih tidak hilang akibat permasalahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Jika perlu, surat keterangan (suket) diberlakukan kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Kalau memang ini terpaksa (suket digunakan) daripada mereka kehilangan hak pilihnya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa kepada Medcom.id, Kamis, 29 Oktober 2020.
Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memaksimalkan perekaman dan pencetakan KTP-el sebelum pilihan itu diambil. Terutama menjelang pemilihan dilakukan pada 9 Desember 2020.
Saan menyebutkan Komisi II telah mengingatkan agar penyelenggara dan pemerintah memastikan KTP-el dimiliki oleh pemilih. Sebab, pengguna suket sudah ditiadakan.
Berdasarkan pasal 200 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, penggunaan suket hanya diizinkan hingga Desember 2018. Masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) namun belum memiliki KTP-el tidak bisa lagi menggunakan suket sebagai dokumen pengganti.
"Karena hal-hal itu kita sudah meminta agar suket tidak berlaku dan kita meminta semua pemilih itu ada jaminan mendapatkan KTP-el," ungkap dia.
Dia menyebutkan, penerapan suket tidak perlu melalui revisi UU Pilkada, termasuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sebab, waktu yang tersedia dinilai tidak cukup.
Baca: Penggunaan Suket Dimasukkan Dalam Perubahan PKPU
Nantinya, kata Saan, pengambil kebijakan cukup membuat kesepakatan terkait kegiatan yang tidak diatur di dalam UU, salah satunya penerapan suket. "Ya bisa lah. Nanti diatur di PKPU saja," ujar dia.
Alasan Suket Dihilangkan
Saan menyampaikan, setidaknya ada beberapa alasan penggunaan suket ditiadakan. Di antaranya memastikan ketersediaan kertas suara.
Dia menjelaskan, suket digunakan oleh pemilih yang tidak masuk DPT. Sementara itu, kertas suara dicetak sesuai DPT yang terdaftar di TPS. Pencetakan hanya dilebihkan 2,5 persen dari jumlah DPT.
"Belum tentu mereka nanti mereka dapat kertas suara," kata Saan.
Selain itu, peniadaan suket ini untuk menghilangkan kecurigaan. Sebab, suket itu rawan kecurangan.
"Karena hal-hal itu kita sudah meminta agar suket tidak berlaku," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Kalau memang ini terpaksa (suket digunakan) daripada mereka kehilangan hak pilihnya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa kepada Medcom.id, Kamis, 29 Oktober 2020.
Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memaksimalkan perekaman dan pencetakan KTP-el sebelum pilihan itu diambil. Terutama menjelang pemilihan dilakukan pada 9 Desember 2020.
Saan menyebutkan Komisi II telah mengingatkan agar penyelenggara dan pemerintah memastikan KTP-el dimiliki oleh pemilih. Sebab, pengguna suket sudah ditiadakan.
Berdasarkan pasal 200 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, penggunaan suket hanya diizinkan hingga Desember 2018. Masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) namun belum memiliki KTP-el tidak bisa lagi menggunakan suket sebagai dokumen pengganti.
"Karena hal-hal itu kita sudah meminta agar suket tidak berlaku dan kita meminta semua pemilih itu ada jaminan mendapatkan KTP-el," ungkap dia.
Dia menyebutkan, penerapan suket tidak perlu melalui revisi UU Pilkada, termasuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sebab, waktu yang tersedia dinilai tidak cukup.
Baca: Penggunaan Suket Dimasukkan Dalam Perubahan PKPU
Nantinya, kata Saan, pengambil kebijakan cukup membuat kesepakatan terkait kegiatan yang tidak diatur di dalam UU, salah satunya penerapan suket. "Ya bisa lah. Nanti diatur di PKPU saja," ujar dia.
Alasan Suket Dihilangkan
Saan menyampaikan, setidaknya ada beberapa alasan penggunaan suket ditiadakan. Di antaranya memastikan ketersediaan kertas suara.
Dia menjelaskan, suket digunakan oleh pemilih yang tidak masuk DPT. Sementara itu, kertas suara dicetak sesuai DPT yang terdaftar di TPS. Pencetakan hanya dilebihkan 2,5 persen dari jumlah DPT.
"Belum tentu mereka nanti mereka dapat kertas suara," kata Saan.
Selain itu, peniadaan suket ini untuk menghilangkan kecurigaan. Sebab, suket itu rawan kecurangan.
"Karena hal-hal itu kita sudah meminta agar suket tidak berlaku," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
