KPU Sebut Distribusi Logistik Jadi Tantangan untuk Pilkada 2024
Ilustrasi pendistribusian kotak suara pemilu. Medcom/Christian
Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat menyampaikan tantangan terberat dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ialah distribusi logistik. Ada sekitar 800 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang harus didistribusikan logistik pada Pilkada 2024.
“Jadi sebenarnya logistik ini kan tantangan terberatnya adalah di aspek distribusi ya. Seperti diketahui kemarin hampir 800-an ribu TPS ya. Di hari yang sama harus sampai tepat waktu dengan situasi kondisi geografi yang sangat beragam,” ungkap Yulianto, Sabtu, 13 Juli 2024.
Dia mengatakan perlu kerja keras dalam proses distribusi yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari KPU pusat, kemudian turun langsung ke KPU kabupaten/kota, lalu didistribusikan lagi ke kecamatan.
“Dari kecamatan terus kemudian ke desa, dari desa baru sampai di TPS,” ujar Yulianto.
Belum lagi soal petimbangan waktu, serta evaluasi dari yang perlu diserahkan terkait pendistribusian logistik.
Selain itu, Yulianto menyampaikan peraturan KPU (PKPU) belum rampung sepenuhnya. KPU masih harus menyiapkan beberapa hal sebelum dikirim ke Komisi II untuk mendapatkan persetujuan di rapat dengar pendapat (RDP).
Sama seperti di Pemilu 2024, kata Yulianto, pilkada 2024 akan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait dengan pola-pola pengamanan logistik.
“Pilkada ini kan hampir seluruh Indonesia, kecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa daerah kabupaten/kota di daerah, khususnya ibu kota ini. Selebihnya menyelenggarkan pilkada semua. Jadi pola-pola pengamanan terkait dengan pengadaan logistik beserta distribusinya nanti sampai ke TPS, kami akan bekerja sama penuh dengan jajaran TNI dan Polri seperti di Pemilu 2024,” ujar dia.
Kerja sama itu dilakukan agar mendapatkan dukungan seperti di daerah-daerah terpencil serta daerah dengan akses yang sulit dijangkau.
“Itu sama juga nanti kami berkoordinasi penuh agar situasinya logistik di pilkada itu juga tepat waktu persis di Pemilu 2024,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
“Jadi sebenarnya logistik ini kan tantangan terberatnya adalah di aspek distribusi ya. Seperti diketahui kemarin hampir 800-an ribu TPS ya. Di hari yang sama harus sampai tepat waktu dengan situasi kondisi geografi yang sangat beragam,” ungkap Yulianto, Sabtu, 13 Juli 2024.
Dia mengatakan perlu kerja keras dalam proses distribusi yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari KPU pusat, kemudian turun langsung ke KPU kabupaten/kota, lalu didistribusikan lagi ke kecamatan.
“Dari kecamatan terus kemudian ke desa, dari desa baru sampai di TPS,” ujar Yulianto.
| Baca Juga: KPU Pastikan Persiapan Pilkada 2024 untuk Pemilih Disabilitas Lebih Baik |
Belum lagi soal petimbangan waktu, serta evaluasi dari yang perlu diserahkan terkait pendistribusian logistik.
Selain itu, Yulianto menyampaikan peraturan KPU (PKPU) belum rampung sepenuhnya. KPU masih harus menyiapkan beberapa hal sebelum dikirim ke Komisi II untuk mendapatkan persetujuan di rapat dengar pendapat (RDP).
Sama seperti di Pemilu 2024, kata Yulianto, pilkada 2024 akan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait dengan pola-pola pengamanan logistik.
“Pilkada ini kan hampir seluruh Indonesia, kecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa daerah kabupaten/kota di daerah, khususnya ibu kota ini. Selebihnya menyelenggarkan pilkada semua. Jadi pola-pola pengamanan terkait dengan pengadaan logistik beserta distribusinya nanti sampai ke TPS, kami akan bekerja sama penuh dengan jajaran TNI dan Polri seperti di Pemilu 2024,” ujar dia.
Kerja sama itu dilakukan agar mendapatkan dukungan seperti di daerah-daerah terpencil serta daerah dengan akses yang sulit dijangkau.
“Itu sama juga nanti kami berkoordinasi penuh agar situasinya logistik di pilkada itu juga tepat waktu persis di Pemilu 2024,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
