Surabaya: Khoffiah Indar Parawansa sudah menyiapkan program jauh hari, sebelum dirinya unggul dalam hitung cepat Pilkada Jawa Timur. Dia siap menjalankan program itu, plus mengakomodir aspirasi seterunya yang kalah, Syaifullah Yusuf atawa Gus Ipul.
Khofifah tak mau mengingkari janji yang sudah dibuatnya bersama Gus Ipul. Saat deklarasi damai sebelum pilkada, Gus Ipul berharap program mereka diakomodir jika kalah.
"Jika Khofifah-Emil menang, tolong aspirasi kami diakomodir," kata Khofifah menyampaikan pesan Gus Ipul, di kediamannya, Kamis, 28 Juni 2018.
Menurut dia, banyak sekali program strategis untuk penguatan dan pengayaan masyarakat Jawa Timur. Semua terangkum dama program Nawa Bhakti Satya. Seperti mendengar suara nelayan, pedagang, buruh, guru, bidan, pengusaha hingga perangkat daerah setempat.
"Saya berkunjung ke banyak daerah saat kampanye. Kita menavigasi program," Khofifah menerangkan.
Baca: Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti Kompak Tunggu Real Count dari KPU
Khofifah mendengar suara dari berbagai kalangan masyarakat. Baik dari buruh, petani, nelayan dan lain lain. "Nah, itu lah yang kita jadikan satu kesatuan atau bagian dari silaturrahmi yang akan kita komunikasikan kedepan," ujar Khofifah.
Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi memiliki peran sebagai konduktor dalam sebuah orkestra. Bagaimana menjadikan sebuah irama menjadi orkestra yang harmoni. "Musiknya beda-beda tapi akan menjadi harmoni, karena orkestra punya konduktor," ungkap Khofifah.
Lebih lanjut ia menjelaskan, di Jawa Timur ada sekitar 1832 dari jumlah total 1932 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ber SK Menkumham. Ada juga Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ber-SK menteri Lingkungan Hidup.
Belum lagi kelompok petani pada umunya. Dari sekian kelompok maupun lembaga tersebut, lanjut Khofifah, bagaimana subsidi mereka?, Misal Subsidi Hand Tractor, maupun pupuk.
"Saya rasa, jika produksi mereka menjadi satu kesatuan dari total produksi di Jawa Timur harusnya ada kesetaraan perlakuan. Lantas kenapa harus Gubernur?, Karena LMDH maupun KTH dan kelompok tani ada diberbagai Kabupaten," jelasnya.
Nah, peran Gubernur di sini, lanjutnya, bisa mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat. Terutama bagi mereka yang tidak ber SK kemenkumham maupun kementerian lingkungan hidup.
Terutama mereka yang ada di kepulauan seperti Sumenep Madura. Menurutnya hal itu perlu dikomunikasikan. "Bagimana peran pemerintah Kabupaten membantu mereka. Lalu bagaimana Pemkab membreakdown hal ini sebagai Rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK)," ucapnya.
"Kan yang bikin kabupaten. Ya, dimasukkan lah mereka, jika produksi mereka dihitung kedalam total produksi Jawa Timur, rasanya mereka punya hak mendapatkan subsidi. Ini contoh," terangnya.
Begitu pun Gus Ipul - Puti, mereka punya program yang sama. Sehingga harus dilakukan komparasi antara programnya dengan programnya Gus Ipul-Puti.
"Jika hal itu (program) bagian dari maksimalisasi layanan untuk memajukan Jawa Timur, kenapa tidak. Tetap akan kita kompare kan untuk kebutuhan Jawa Timur menjadi lebih baik lagi," tandasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((YDH))