Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap Kmenterian Komunikasi dan Informatika membatasi lembaga hitung cepat pada Pilgub Jatim 2018. Sebab, hitung cepat bisa mengganggu proses pelaksanaan Pilkada.

"Pak Menkominfo agar membatasi, karena itu bisa mengganggu proses pelaksanaan Pilkada," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, usai upacara operasi Mantap Praja Semeru 2018 di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin, 25 Juni 2018.

Pakde Karwo menilai, lembaga hitung cepat bisa menggiring opini masyarakat. Dia mengaku telah menyurati Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

"Karena hitungan cepat itu tidak sepenuhnya dari rakyat. Bagaimana sebetulnya quick count juga dalam pelaksanaan pilkada untuk jurdilnya, karena itu bisa menggiring opini," bebernya.

Dia mengungkap, hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga terhadap elektabilitas pasangan calon Pilgub Jatim berbeda tipis. Karwo merasa khawatir. 

"Selisih tipisnya suara berpotensi menimbulkan gesekan antarpendukung paslon. Makanya harus ada pembatasan hitungan cepat," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((LDS))