Ilustrasi pemilu/Medcom.id
Ilustrasi pemilu/Medcom.id

Pemohon Sengketa Pilkada Harus Sodorkan Bukti Relevan

Pilkada kpu perselisihan pilkada serentak bawaslu Pemilu Serentak 2020
Kautsar Widya Prabowo • 28 Desember 2020 13:40

Jakarta: Pemohon gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus melampirkan bukti relevan. Bukti-bukti itu bakal memperkuat gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
 
"Banyak bukti (diajukan) di MK, keterangan para pihak, saksi, petunjuk, ahli, dan lainya. Tapi semua itu yang relevan dengan dalil perkara," ujar penelitiPerkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadil Ramadhanil kepada Medcom.id, Senin, 28 Desember 2020.
 
Fadil membeberkan dua alat ukut yang menunjukkan ada tidaknya pelanggaran dalam rekapitulasi suara. Pertama, pemohon harus bisa membuktikan kecurangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan hakim MK yakin terhadap permohonan," tutur dia.
 
Baca:Tak Semua Gugatan Pilkada Diregistrasi MK
 
Alat ukur lainnya ialah keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam persidangan di MK. Bawaslu merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan pelanggaran pilkada.
 
Dua indikator itu bisa menjamin masing-masing peserta tak dirugikan dalam proses demokrasi. "Proses di MK menjadi ruang yang tepat bagi paslon untuk mencoba memproteksi haknya, dan KPU punya kesempatan pula untukmempertanggungjawabkan pekerjaannya," jelas Fadil.
 
Sebanyak 135 gugatan pilkada terdaftar di MK per Rabu, 23 Desember 2020. Sebanyak 114 gugatan berasal dari sengketa pilkada bupati dan wakil bupati.
 
Sedangkan 14 permohonan dari sengketa pilkada wali kota dan wakil wali kota, serta tujuh gugatan diajukan peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Angka permohonan gugatan masih mungkin bertambah.


 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif