Jakarta: Pemohon gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus melampirkan bukti relevan. Bukti-bukti itu bakal memperkuat gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Banyak bukti (diajukan) di MK, keterangan para pihak, saksi, petunjuk, ahli, dan lainya. Tapi semua itu yang relevan dengan dalil perkara," ujar peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadil Ramadhanil kepada Medcom.id, Senin, 28 Desember 2020.

Fadil membeberkan dua alat ukut yang menunjukkan ada tidaknya pelanggaran dalam rekapitulasi suara. Pertama, pemohon harus bisa membuktikan kecurangan.

"Dan hakim MK yakin terhadap permohonan," tutur dia.

Baca: Tak Semua Gugatan Pilkada Diregistrasi MK

Alat ukur lainnya ialah keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam persidangan di MK. Bawaslu merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan pelanggaran pilkada.

Dua indikator itu bisa menjamin masing-masing peserta tak dirugikan dalam proses demokrasi. "Proses di MK menjadi ruang yang tepat bagi paslon untuk mencoba memproteksi haknya, dan KPU punya kesempatan pula untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya," jelas Fadil.

Sebanyak 135 gugatan pilkada terdaftar di MK per Rabu, 23 Desember 2020. Sebanyak 114 gugatan berasal dari sengketa pilkada bupati dan wakil bupati.

Sedangkan 14 permohonan dari sengketa pilkada wali kota dan wakil wali kota, serta tujuh gugatan diajukan peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Angka permohonan gugatan masih mungkin bertambah.