Jakarta: DPR dan Pemerintah menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada menjadi undang-undang. Seluruh fraksi setuju.

“Apakah kita sepakat dan setuju Perppu 2 Tahun 2020 ini menjadi undang-undang?” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2020.

"Setuju," jawab anggtoa.

Ahmad Doli mulanya memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi menyatakan sikap. Partai Gerindra sempat menolak dengan alasan pandemi virus korona (covid-19) berpotensi membahayakan penyelenggara dan pemilih.

(Baca: Presiden Jokowi Teken Perppu Penundaan Pilkada)

Partai Gerindra sepakat setelah mendengar pernyataan sikap dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Fraksi Partai Gerindra Hendrik Lewerissa menginterupsi dan menyatakan fraksi Partai Gerindra mendukung perppu menjadi undang-undang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly yang hadir dalam rapat juga setuju. Seluruh peserta rapat bertepuk tangan menyambut keputusan itu.

Selanjutnya, keputusan itu dibawa ke rapat paripurna DPR. “Kita serahkan pengambilan keputusan di rapat paripurna yang akan datang,” tutur politikus Golkar itu.

Perppu Pilkada berisi penundaan pelaksanaan pilkada. Pesta demokrasi buat memilih kepada daerah itu diundur hingga Desember 2020 lantaran pandemi korona.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))