Djarot Tak Mau Habiskan Anggaran untuk Hal Tak Penting
Djarot Saiful Hidayat. Antara Foto/Sigid Kurniawan
medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berencana menaikan dana operasional untuk RT/RW. Dana tersebut akan dibagikan merata ke 26 ribu RT dan ke 2700 RW.
Namun, Djarot tak mau disebut upaya itu untuk menyerap APBD. Ia mengatakan, serapan tinggi akan sia-sia bila tidak efektif.
"Jangan hanya di lihat dari penyerapan, tapi lihat dari efektifitasnya. Percuma serapan tinggi kalau menguap," kata Djarot di Pasar Embrio, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).
Selama menjadi Wali Kota Blitar, Djarot mengaku tak pernah berorientasi pada serapan. Ia hanya ingin anggaran digunakan untuk kegiatan dan pembangunan yang tepat dan berkualitas.
"Contohnya begini, ketika ada lelang dan sudah disetujui, proyek itu membutuhkan waktu pembangunan lebih dari enam bulan. Lelang disetujui Agustus, berarti dia punya waktu hingga akhir tahun. Kalau ini di eksekusi bahaya. Ini menyebabkan bangunan kita tidak berkualitas," jelas Djarot.
Sebelumnya, Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Makasar, Jakarta Timur Supardi meminta agar Pemprov DKI Jakarta menaikan dana operasional RT/RW. Pasalnya, dana yang mereka terima saat ini dinilai tak sebanding dengan kerja mereka.
Ia menilai, dana operasional antara RT/RW dan Lembaga Masyarakat Kota (LMK) tak sesuai. Padahal RT/RW lebih banyak bersentuhan dengan warga.
"Ada orang ribut ngadu ke RT. Ada masalah rumah tangga, jam 4 pagi pak RT yang digedor-gedor," kata Supardi kepada Djarot Saiful Hidayat, di Jakarta Timur.
Menanggapi hal itu, Djarot berjanji akan menaikan dana operasional untuk RT/RW. Sebelumnya, dana operasional untuk RT berkisar Rp600 ribu per bulan. Sementara untuk RW, sebesar Rp.1 juta.
Djarot menyampaikan, telah mengevaluasi dana operasional RT/RW sebelum cuti kampanye. Mantan Wali Kota Blitar itu pun menyadari antara dana RT/RW dan LMK terjadi ketimpangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
Namun, Djarot tak mau disebut upaya itu untuk menyerap APBD. Ia mengatakan, serapan tinggi akan sia-sia bila tidak efektif.
"Jangan hanya di lihat dari penyerapan, tapi lihat dari efektifitasnya. Percuma serapan tinggi kalau menguap," kata Djarot di Pasar Embrio, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).
Selama menjadi Wali Kota Blitar, Djarot mengaku tak pernah berorientasi pada serapan. Ia hanya ingin anggaran digunakan untuk kegiatan dan pembangunan yang tepat dan berkualitas.
"Contohnya begini, ketika ada lelang dan sudah disetujui, proyek itu membutuhkan waktu pembangunan lebih dari enam bulan. Lelang disetujui Agustus, berarti dia punya waktu hingga akhir tahun. Kalau ini di eksekusi bahaya. Ini menyebabkan bangunan kita tidak berkualitas," jelas Djarot.
Sebelumnya, Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Makasar, Jakarta Timur Supardi meminta agar Pemprov DKI Jakarta menaikan dana operasional RT/RW. Pasalnya, dana yang mereka terima saat ini dinilai tak sebanding dengan kerja mereka.
Ia menilai, dana operasional antara RT/RW dan Lembaga Masyarakat Kota (LMK) tak sesuai. Padahal RT/RW lebih banyak bersentuhan dengan warga.
"Ada orang ribut ngadu ke RT. Ada masalah rumah tangga, jam 4 pagi pak RT yang digedor-gedor," kata Supardi kepada Djarot Saiful Hidayat, di Jakarta Timur.
Menanggapi hal itu, Djarot berjanji akan menaikan dana operasional untuk RT/RW. Sebelumnya, dana operasional untuk RT berkisar Rp600 ribu per bulan. Sementara untuk RW, sebesar Rp.1 juta.
Djarot menyampaikan, telah mengevaluasi dana operasional RT/RW sebelum cuti kampanye. Mantan Wali Kota Blitar itu pun menyadari antara dana RT/RW dan LMK terjadi ketimpangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
