KPU-Bawaslu Diminta Lakukan Langkah Konkret Antisipasi Politik Uang
Ilustrasi politik uang--Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta melakukan langkah-langkah konkret guna mengantisipasi politik uang, yang menjerat penyelenggara pemilu. Sebab imbau dianggap tak cukup.
"KPU dan Bawaslu tidak cukup hanya mengimbau, menyesal, atau meredam kemarahan publik dengan mengeluarkan pernyataan 'memalukan'," kata Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino di Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.
Dia menambahkan, tindakan atau langkah konkret yang segera dilakukan, seperti mensupervisi jajarannya di daerah-daerah rawan secara komprehensif. Kemudian membangun mekanisme sistem untuk memperkuat baik secara individual maupun kelembagaan.
Baca: Kasus Gratifikasi Komisioner KPU Garut Tak Ganggu Pemilu
Girindra mengatakan hal itu menanggapi tertangkapnya anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut, Jawa Barat, oleh tim Satuan Tugas Anti-Politik Uang Bareskrim Mabes Polri, yang diduga menerima suap untuk meloloskan calon bupati pada Pilkada Garut.
"Harus ada gerakan yang nyata dengan menggandeng kekuatan kelompok sipil yang benar-benar memiliki kompetensi, jaringan luas, independen dan berintegritas. Bagaimana pun jangkauan penyelenggara masih terbatas di banding jika bersinergi dengan masyarakat atau kekuatan demokratik. Bukan hanya sekedar deklarasi anti-politik uang terus langsung bubar," paparnya.
Ia mengatakan, dalam proses seleksi penyelenggara pemilu kadang kerap mengandalkan patron politik, kesamaan korps organisasi yang selalu mendominasi atau didahulukan dalam proses seleksi. Jadi bukan mengedepankan integritas, kompetensi, independensi, rekam jejak calon penyelenggara pemilu.
"Banyak calon-calon penyelenggara pemilu yang memiliki karakter yang bagus, pengetahuan kepemiluan yang mumpuni dan pribadi yang amanah berguguran dalam proses calon seleksi," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Girindra, ke depan proses seleksi harus terbuka kepada publik. "Misalnya, kenapa si A gugur, padahal dia orang atau tokoh yang dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemilu, kecuali tahap kesehatan yang perlu dirahasiakan," tuturnya.
Ia menambahkan, bahwa politik uang yang melibatkan penyelenggara dikhawatirkan bukan suatu peristiwa yang kasuistik. Tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadi di daerah-daerah lain yang belum ketahuan.
Girindra menyebutkan penyelenggara pemilu kadang ikut-ikutan menjadi elitis, bukan membumikan pemilu termasuk tentang politik uang dan memberikan kesadaran politik kepada masyarakat dengan masif.
"Penyelenggara pemilu harus tegas. Sedikit saja salah jajarannya harus segera ditindak dan diamputasi. Jangan sifatnya menunggu saja," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"KPU dan Bawaslu tidak cukup hanya mengimbau, menyesal, atau meredam kemarahan publik dengan mengeluarkan pernyataan 'memalukan'," kata Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino di Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.
Dia menambahkan, tindakan atau langkah konkret yang segera dilakukan, seperti mensupervisi jajarannya di daerah-daerah rawan secara komprehensif. Kemudian membangun mekanisme sistem untuk memperkuat baik secara individual maupun kelembagaan.
Baca: Kasus Gratifikasi Komisioner KPU Garut Tak Ganggu Pemilu
Girindra mengatakan hal itu menanggapi tertangkapnya anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut, Jawa Barat, oleh tim Satuan Tugas Anti-Politik Uang Bareskrim Mabes Polri, yang diduga menerima suap untuk meloloskan calon bupati pada Pilkada Garut.
"Harus ada gerakan yang nyata dengan menggandeng kekuatan kelompok sipil yang benar-benar memiliki kompetensi, jaringan luas, independen dan berintegritas. Bagaimana pun jangkauan penyelenggara masih terbatas di banding jika bersinergi dengan masyarakat atau kekuatan demokratik. Bukan hanya sekedar deklarasi anti-politik uang terus langsung bubar," paparnya.
Ia mengatakan, dalam proses seleksi penyelenggara pemilu kadang kerap mengandalkan patron politik, kesamaan korps organisasi yang selalu mendominasi atau didahulukan dalam proses seleksi. Jadi bukan mengedepankan integritas, kompetensi, independensi, rekam jejak calon penyelenggara pemilu.
"Banyak calon-calon penyelenggara pemilu yang memiliki karakter yang bagus, pengetahuan kepemiluan yang mumpuni dan pribadi yang amanah berguguran dalam proses calon seleksi," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Girindra, ke depan proses seleksi harus terbuka kepada publik. "Misalnya, kenapa si A gugur, padahal dia orang atau tokoh yang dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemilu, kecuali tahap kesehatan yang perlu dirahasiakan," tuturnya.
Ia menambahkan, bahwa politik uang yang melibatkan penyelenggara dikhawatirkan bukan suatu peristiwa yang kasuistik. Tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadi di daerah-daerah lain yang belum ketahuan.
Girindra menyebutkan penyelenggara pemilu kadang ikut-ikutan menjadi elitis, bukan membumikan pemilu termasuk tentang politik uang dan memberikan kesadaran politik kepada masyarakat dengan masif.
"Penyelenggara pemilu harus tegas. Sedikit saja salah jajarannya harus segera ditindak dan diamputasi. Jangan sifatnya menunggu saja," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
