Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. MI/Ebet
Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. MI/Ebet (Jaka Budi Santosa)

Jaka Budi Santosa

Jaka Budi Santosa

Satu Mulut Saja

Pilar Kabinet Jokowi-Maruf Podium Wadas Desa Wadas
Jaka Budi Santosa • 15 Februari 2022 05:00
SELAMA 14 tahun terakhir kekuasaannya, Orde Baru tak bisa dilepaskan dari sosok Harmoko. Sebagai Menteri Penerangan di Kabinet Pembangunan IV pada 1983 hingga Kabinet Pembangunan VI pada 1997, dia adalah juru bicara pemerintah yang andal.
 
Saban hari, nyaris selalu ada wajah Harmoko di TVRI, satu-satunya stasiun televisi saat itu. Setiap ada kebijakan pemerintahan Pak Harto yang penting, dia selalu muncul menyampaikannya. Dengan gaya komunikasi yang runut plus kalimat khas 'menurut petunjuk bapak presiden', Harmoko men-delivery keputusan-keputusan pemerintah dengan jelas.
 
Di RRI, suara Harmoko juga sangat akrab di telinga rakyat. Dia selalu mengumumkan harga kebutuhan pokok. Beragam sayur-mayur mulai dari cabai keriting, tomat, kol, kentang, hingga wortel dia sebutkan satu per satu. Rakyat pun punya patokan untuk berbelanja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Saya tidak hendak mengatakan bahwa Orde Baru bagus. Saya hanya ingin menggambarkan, komunikasi publik pemerintah waktu itu memang efektif sebagai penyampai pesan. Lepas dari sisi buruk bahwa suara pemerintah saat itu mesti dianggap sebagai satu-satunya kebenaran, cara berkomunikasi Orde Baru layak menjadi referensi. Saat merumuskan, kepala boleh dua, tiga, empat, atau lebih. Tetapi setelah menjadi sikap, sesudah menjadi kebijakan, mulut yang menyampaikan tidak boleh lebih dari satu.
 
Satu mulut satu suara. Mulut banyak akan keluar banyak suara pula yang sangat mungkin tak sama. Bahkan bisa bertolak belakang. Kontradiksi.
 
Itulah yang terjadi kini. Contoh teranyar dalam penyikapan terhadap insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Insiden pecah karena warga berkukuh menolak penambangan batu andesit di desa mereka. Puluhan orang ditangkap polisi, kemudian dilepaskan.
 
Insiden itu mendapat sorotan. Pemerintah pun menyorotinya, tetapi berlainan antara satu dan yang lain di antara mereka. Menko Polhukam Mahfud MD, misalnya, menegaskan tidak ada situasi mencekam di Wadas.
 
"Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas, itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial," ujar Mahfud dalam konferensi pers pada 9 Februari atau sehari setelah kejadian.
 
Mahfud juga menekankan tidak ada kekerasan dari aparat terhadap warga. Polisi, kata dia, telah bertindak sesuai prosedur saat mengamankan petugas Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran lahan. Dia memastikan Wadas dalam keadaan tenang dan damai. "Yang tidak percaya boleh ke sana, siapa saja, itu terbuka tempat itu.''
 
Di hari yang sama, Deputi V Kepala Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani juga menyampaikan sikap. Namun, esensinya berbeda. Menurutnya, pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian sangat berlebihan. Menurutnya lagi, perlu ada evaluasi atas tindakan polisi.
 
Jaleswari mengatakan Presiden Jokowi (Presiden Joko Widodo) ingin penyelesaian setiap persoalan mengedepankan dialog. Jangan ada tekanan oleh siapa pun, termasuk aparat, kepada siapa pun.
 
Begitulah, Mahfud bilang polisi telah bertindak benar, tapi KSP berkata ada yang keliru. Siapa yang salah? Yang pasti tak mungkin dua-duanya benar.
 
Belakangan, sikap Mahfud diiyakan oleh polisi bahwa tidak ada kekerasan di Wadas. Di lain sisi, sikap Jaleswari dikuatkan Komnas HAM bahwa ada kekerasan terhadap warga. Bingung jadinya.
 
Bukan kali ini saja pemerintah tak seirama. Suara mereka terkait dengan situasi pandemi covid-19 lebih centang perenang lagi. Suatu saat menteri A mengatakan B, menteri B mengatakan A. Suatu waktu, menteri C mengumumkan kebijakan, tak lama kemudian menteri D mementahkannya.
 
Pada medio tahun lalu, umpamanya, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Namun, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyatakan perpanjangan PPKM darurat belum diputuskan. Bingung, kan?
 
Komunikasi zig-zag. Itulah istilah yang kemudian dilekatkan pengamat untuk pemerintah. Komunikasi model ini diembuskan oleh banyak sumber dengan banyak pesan. Ia tidak beraturan.
 
Komunikasi zig-zag jamak terjadi di kehidupan sosial dan politik. Tapi, lain perkara jika ia datang dari satu entitas bernama pemerintah. Komunikasi model ini hanya membuka borok akan buruknya koordinasi. Komunikasi model ini sudah pasti tidak akan efektif, tak akan tepat sasaran. Yang ada justru kebingungan. Presiden bisa bingung, rakyat apalagi.
 
Seperti Harmoko dulu, kiranya cukup satu mulut yang betul-betul cakap untuk menjelaskan sikap dan kebijakan penting pemerintah kepada rakyatnya. Jangan lagi banyak yang berbicara, apalagi bicaranya berbeda-beda. Saatnya menyudahi disonansi.
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif