"Ada manuver kekuasaan" adalah kalimat kunci yang dituduhkan Hasto terkait gugatan uji materi syarat minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tengah disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Aturan yang digugat adalah Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Bunyinya: Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Gugatan bertujuan agar syarat usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun.
Narasi manuver kekuasaan yang dilempar sekjen parpol penguasa tentu menarik. Tak sulit bagi publik untuk menduga apa atau siapa “kekuasaan” yang dimaksud Hasto.
Akrobat politik Istana?
Bila MK mengabulkan gugatan syarat minimal usia capres-cawapres, sejumlah politisi muda akan terbuka jalannya menuju Istana. Ada Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma. Ada pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. Namun, harus jujur diakui, nama-nama itu sulit dibayangkan tampil dalam Pilpres 2024. Yang tidak sulit dibayangkan adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).Pernyataan Hasto seakan mengonfirmasi dugaan bahwa gugatan uji materi syarat minimal usia capres-cawapres tak lebih dari akrobat politik. Telah banyak yang menafsirkan gugatan ini bagian dari upaya melapangkan jalan Gibran tampil dalam Pilpres 2024. Gibran adalah salah satu sosok yang didorong untuk mendampingi bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Pernyataan Hasto juga seakan mengkonfirmasi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Pekan lalu, Jazilul menyebut ada tangan-tangan gaib yang menghalangi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Prabowo. Bisa jadi tangan-tangan gaib itu juga bermain untuk menyandingkan Gibran dengan Prabowo melalui uji materi.
Para pemohon uji materi “kebetulan” berlatar belakang pendukung Jokowi. Ada kader Partai Gerindra yang ketua umumnya tengah lengket dengan Istana. Ada pula kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang telah menyatakan tegak lurus mengikuti arahan Jokowi.
Sinyal pecah kongsi menguat
PDIP dan Joko Widodo belakangan makin kerap bersimpang jalan. Soal polemik Piala Dunia U-20 misalnya. Manuver politik PDIP berbuntut kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Padahal, agenda itu merupakan salah satu program prestisius pemerintahan Jokowi.Begitu pula soal gugatan uji materi sistem pemilu. PDIP tampil melawan arus dengan mendukung sistem proporsional tertutup, sementara pemerintahan Jokowi memilih mendukung sistem proporsional terbuka bersama mayoritas parpol di parlemen.
Sebaliknya, sejumlah manuver politik Jokowi juga seakan mementahkan narasi petugas partai yang harus tunduk pada kebijakan PDIP. Misalnya, Jokowi tak kunjung menyatakan secara tegas dukungan kepada Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai bacapres.
Para loyalis Jokowi pun menampilkan kedekatan dengan kubu Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Bahkan, keluarga Jokowi pun secara terbuka berulang kali mengirim sinyal dukungan untuk Prabowo.
SAKSIKAN PEMBAHASAN INTRIK POLITIK DI BALIK GUGATAN UJI MATERI SYARAT MINIMAL USIA CAPRES-CAWAPRES, DI SEGMEN KHUSUS “POLITICAL REVIEW” DALAM PROGRAM PRIMETIME NEWS, METRO TV, MINGGU, 13 AGUSTUS 2023 PUKUL 18.20 WIB
