Pada kesempatan itu, Jokowi melemparkan kode mengenai ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, yakni wajahnya yang penuh kerutan dan rambutnya yang memutih. Kode itu ditafsirkan orang sebagai dukungan Jokowi atas kader PDIP Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Reaksi dari elite PDIP menyasar penggagas pertemuan dan ada yang langsung ditujukan kepada Jokowi. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan watak kepemimpinan Presiden Jokowi ialah politik pemberdayaan rakyat dengan blusukan, turun ke bawah. Bukan politik mobilisasi sebagaimana di Gelora Bung Karno yang digelar sukarelawan.
Tanggapan lebih lugas disampaikan Wakil Sekjen PDIP Utut Adianto. Ia menyarankan Jokowi tidak banyak mengeluarkan petunjuk atau sinyal politik mengenai siapa pemimpin yang layak meneruskan kepemimpinannya. Bisa dipahami kegusaran elite PDIP atas manuver sukarelawan Jokowi. Manuver itu sering dikaitkan dengan dukungan kepada figur tertentu, padahal PDIP memiliki aturan internal terkait capres. Sejauh ini PDIP konsisten menjalankan aturan itu, mereka yang melanggar langsung diberikan sanksi.
Menurut aturan internal PDIP, perihal capres sepenuhnya menjadi otoritas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aturan itu antara lain menjadi rekomendasi Rakernas II PDIP pada 23 Juni 2022 yang dibacakan Ganjar Pranowo.
Ada tujuh poin rekomendasi Rakernas II PDIP. Rekomendasi poin keempat berkaitan dengan keputusan pencapresan yang berada di tangan Megawati sesuai dengan mandat kongres.
“Rakernas II partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PDIP pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V partai, AD/ART partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Profesor Doktor (HC) Megawati Soekarnoputri,” kata Ganjar saat membacakan rekomendasi tersebut.
Sudah banyak kader PDIP dijatuhi sanksi gara-gara capres. Ganjar Pranowo, misalnya, pada 25 Oktober 2022 dijatuhi sanksi teguran lisan oleh Dewan Kehormatan PDIP akibat pernyataannya pada media. Dalam media tersebut, Ganjar menyatakan siap menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.
Selanjutnya, pada 26 Oktober 2022, giliran Ketua Dewan Perwakilan Cabang PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo dijatuhi sanksi berupa teguran. Mantan Wali Kota Surakarta itu dikenai sanksi lantaran terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024.
Para pendukung Puan Maharani, anggota DPR yang menyebut diri sebagai Dewan Kolonel, juga diberikan sanksi. “Kami juga menjatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel," kata Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada 24 Oktober 2022.
Dewan Kolonel yang dijatuhi sanksi ialah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, Hendrawan Supratikno, serta beberapa kader lain yang tidak terlibat langsung. Apakah Jokowi yang memberikan kode keras capres juga akan dijatuhi sanksi? Sejauh ini belum ada tanda-tanda Jokowi dipanggil Dewan Kehormatan PDIP.
Jokowi ialah petugas partai. Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PDIP menyebutkan setiap anggota partai yang terpilih dan duduk dalam jabatan politik dan jabatan publik ialah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan perintah partai sesuai tingkatannya.
Bisa jadi Jokowi tidak dikenai sanksi karena ia tidak menyebut nama, hanya memberikan kode keras. Jauh-jauh hari sebelumnya, pada 19 Oktober 2022, Hasto mengatakan, “Siapa pun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDIP sebelum Ibu Megawati menetapkan calon, akan diberi sanksi.”
Elok nian bila sukarelawan tidak menyeret Jokowi dalam manuver politik menjelang Pemilu 2024. Pesan politikus PDIP Deddy Sitorus patut disimak. “Sebagai Presiden yang sedang menjabat, sebaiknya para relawan tidak menyeret Presiden ke arah manuver terkait pilpres. Jangan sampai pilpres yang akan datang dituduh berpotensi curang karena manuver relawan yang akhirnya mengesankan bahwa Presiden memiliki preferensi tertentu terkait kontestasi 2024,” pinta Deddy.
Jauh lebih penting lagi, semua pihak mematuhi konstitusi yang menyebutkan capres itu menjadi otoritas partai politik. Jika ingin mengusung seseorang, tidak perlu memobilisasi massa berbiaya selangit, cukup menyampaikan saran langsung kepada partai politik.
Syarat capres juga tidak perlu dikait-kaitkan dengan penampilan fisik. Konstitusi menyebutkan capres harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden. Syarat wajah keriput dan rambut putih tidak ada dalam konstitusi.
