IKN Nusantara. DOK Instagram

Mahasiswa UGM Riset Soal Kelayakan Keuangan Negara Terhadap Pendanaan IKN

Renatha Swasty • 15 September 2022 14:55

Jakarta: Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur telah disusun dan direncanakan pemerintah sejak 2019. Proyek ini direncanakan selesai pada 2045 atau bertepatan pada perayaan 100 tahun Indonesia merdeka.

Sumber pendanaan proyek pembangunan IKN Nusantara rencananya berasal dari APBN sebesar 20 persen dan non APBN 80% persen. Tim mahasiswa UGM yang tergabung dalam Program Kreativitas Mahasiswa-Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) melakukan kajian menilik kelayakan pembangunan IKN Nusantara dan pengaruhnya terhadap kesehatan APBN.

Tim terdiri atas Sarah Dewiyanti (SV), Muhammad Abdi Munsyi (Sekolah Vokasi), Titik Eva Meilana (Sekolah Vokasi), dan Matus Hanun Az Zahra (Fakultas Ekonomika dan Bisnis) didampingi Dina Natasari. Tim menghimpun data riset berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas.

Sarah Dewiyanti menyebut riset untuk menentukan kelayakan kemampuan keuangan negara dalam mendanai IKN. Tim menggunakan indikator rasio utang (debt ratio) dan rasio defisit anggaran sebagai dasar analisis benchmarking.

Hasilnya, pada tahap persiapan IKN, keuangan negara sebenarnya masuk dalam kategori tidak layak. Meski, ada anomali ekonomi akibat pandemi covid-19.

Namun, usaha pemerintah untuk bangkit dari pandemi menunjukkan kabar positif terkait penurunan defisit anggaran secara signifikan pada beberapa kuartal terakhir.

"Sehingga, peneliti memprediksikan pada tahap selanjutnya keuangan negara berangsur pulih dan defisit anggaran akan berada pada range aman yakni di bawah 2,85 persen,” kata Sarah dikutip dari laman ugm.ac.id, Kamis, 15 September 2022.

Sarah menyebut kemampuan pemerintah mengatasi defisit anggaran serta optimalisasi pendanaan proyek IKN harus dilakukan tanpa mengganggu proyek prioritas lainnya. Caranya melakukan pemanfaatan barang milik negara di DKI Jakarta, reformasi perpajakan melalui relaksasi pajak berupa pemberian potongan pajak bagi masyarakat yang bermitra, atau berinvestasi dengan proyek IKN.

Meski baru sebatas riset awal, Sarah menyadari riset perlu ditindaklanjuti. Sebab, memerlukan riset jangka panjang sampai proyek pendanaan IKN Nusantara selesai.

“Kita berharap akan ada riset lanjutan selama periode pembangunan IKN Nusantara sebagai bentuk kepedulian masyarakat akademisi untuk mengkritisi fakta dan realita dari pendanaan IKN Nusantara,” tutur dia.