Tingginya tingkat abrasi ini memicu degradasi lingkungan yang memprihatinkan. Efek dominonya pun tak main-main, mulai dari hilangnya ruang hidup masyarakat hingga lumpuhnya infrastruktur ekonomi di sepanjang pesisir utara Jawa.
Fakta ini diungkap secara komprehensif oleh Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tubagus Solihuddin. Hal tersebut dipaparkannya dalam Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) bertajuk “Pantura Tangguh, Indonesia Lestari untuk Integrasi Sains, Inovasi, dan Ketahanan Pesisir” di Jakarta, dalam siaran pers BRIN, dikutip Senin, 4 Mei 2026.
Menurut Tubagus, tingginya tekanan demografi membuat pembangunan permukiman dan pusat ekonomi di Pantura terjadi secara masif. Imbasnya, eksploitasi sumber daya laut dan pesisir menjadi tidak terkendali.
“Jadi, 84 persen Pantai Utara Jawa itu tersusun oleh endapan pluvial dan endapan delta. Secara geologi endapan yang menyusun Pantai Utara Jawa itu masih unconsolidated. Masih belum terkompaksi dengan kuat sehingga sangat mudah mengalami erosi dan pemampatan,” paparnya.
Kerentanan bawaan ini makin parah karena faktor morfologi kawasan tersebut. “Secara morfologi, Pantai Utara Jawa itu didominasi oleh pantai berelief rendah atau pantai dataran rendah dengan elevasi ketinggian kurang dari 10 meter. Dan itu menempati 83 persen dari panjang seluruh Pantai Utara Jawa,” jelasnya.
Anomali Lingkungan dan Ulah Manusia
Berdasarkan analisis Citra Satelit Sentinel periode 2000-2024, tren perubahan garis pantai Pantura sangat mengkhawatirkan. Tubagus mencatat, laju erosi mendominasi di angka 65,8 persen, sementara tingkat penambahan daratan (akresi) hanya menyentuh 34,2 persen.Ia menyoroti adanya anomali dari data tersebut. Lingkungan delta yang secara alamiah terbentuk dari sedimentasi daratan, justru mengalami erosi masif. Biang keroknya tak lain adalah modifikasi berlebihan di wilayah hulu, seperti kanalisasi, pembelokan arah sungai, hingga pembangunan bendungan, yang memutus suplai sedimen ke muara.
Dampak modifikasi tangan manusia ini terekam jelas di lapangan. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi lenyap ditelan laut. Di Pantai Bahagia, Bekasi, air laut merangsek masuk hingga 4 kilometer, menenggelamkan fasilitas publik permanen dan 1.000 hektare tambak warga.
Kondisi serupa terjadi di Legonkulon, Subang, dengan intrusi air laut sejauh 2 kilometer yang merendam 700 hektare tambak. Di Krangkeng, Indramayu, jalan desa sepanjang 500 meter hingga 1 kilometer habis tergerus abrasi.
Bahkan di Demak, air laut kembali masuk 5 hingga 6 kilometer ke daratan, menenggelamkan sawah dan permukiman warga. Padahal secara historis, Tubagus mencatat wilayah Demak pada abad ke-15 dan 16 merupakan perairan Selat Muria yang kemudian menjadi daratan berkat proses sedimentasi alami.
Kombinasi Mematikan: Air Laut Naik, Tanah Ambles
Krisis ekologi di Pantura diperparah oleh fenomena Sea Level Rise (SLR) dan Land Subsidence (penurunan muka tanah). Pemodelan altimetri (1993-2025) mencatat tren kenaikan air laut di Pantura mencapai 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun. Artinya, ada akumulasi kenaikan 15,5 sentimeter dalam 32 tahun terakhir.Di sisi lain, daratan Pantura juga terus ambles. Data geospasial (2017-2023) memperlihatkan Demak memimpin dengan laju amblesan tanah tertinggi, yakni 16 cm/tahun. Disusul oleh Jakarta (15 cm/tahun), Sidoarjo (14 cm/tahun), dan Pekalongan (11 cm/tahun). Wilayah lain seperti Surabaya (8 cm/tahun), Brebes (7 cm/tahun), serta Serang, Cirebon, dan Indramayu (6 cm/tahun) juga terjebak dalam ancaman serupa.
“Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tadi disampaikan tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, banjir, tapi juga kenaikan muka air laut dan ambelasan tanah. Dan itu bukan isu lokal, itu isu nasional. Mengingat Pantura Jawa sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” tegas Tubagus.
Menurutnya, akar permasalahan pesisir Pantura sangat sistemik. Pemicunya merentang dari alih fungsi lahan yang gila-gilaan, termasuk lebih dari 1.500 km persegi area terbangun dan 5.449 km persegi persawahan, hingga pembabatan ekosistem mangrove dan pembangunan penahan ombak yang sporadis tanpa integrasi.
Untuk menyiasati krisis kompleks ini, Tubagus mendesak adanya pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan. Tidak ada one-size-fits-all atau solusi tunggal yang bisa di-copy-paste untuk seluruh Pantura. Setiap segmen pantai memiliki karakteristik berbeda sehingga butuh intervensi spesifik.
Ke depannya, ia mewanti-wanti agar kebijakan penanganan pesisir wajib berlandaskan pada riset saintifik dan data kredibel, serta jauh lebih mengedepankan keseimbangan ekosistem ketimbang sekadar obsesi membangun infrastruktur fisik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
