Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Suwandi Sumartias. DOK Unpad

Guru Besar Unpad Sebut Politik di Media Sosial Kerap Mengabaikan Norma

Renatha Swasty • 26 Januari 2024 16:13

Jakarta: Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Dr. Suwandi Sumartias, M.Si., mengatakan politik di media sosial kerap mengabaikan norma. Hal itu muncul dalam penelitiannya mengenai dinamika kebebasan berekspresi di media sosial dengan berfokus pada fenomena narasi kebencian di media sosial, khususnya platform X (Twitter).

Dalam riset pada Mei 2022, Suwandi dan tim mengambil sampel narasi kebencian dengan kata kunci “cebong” dan “kadrun”. Populasi yang diteliti sebanyak 30 tweets untuk kata kunci “cebong” dan 30 tweets dengan kata kunci “kadrun”.

Hasil riset menunjukkan kebebasan berekspresi netizen dalam Twitter (X) tidak hanya dimanfaatkan positif untuk kehidupan sosial. Kebebasan berekspresi di X juga dimanfaatkan untuk propaganda negatif politisi, loyalis, dan atau relawan yang sayangnya menggunakan narasi kebencian.

Selain itu, masih banyak ditemukan konten-konten dalam akun anonim yang kerap menyebarkan ujaran kebencian dan menggiring opini publik terkait isu suku, agama, dan ras terhadap rezim pemerintahan. Guru Besar bidang Komunikasi Politik tersebut juga menemukan terjadi anomali kebebasan luar biasa di media sosial, sehingga konflik kebencian di antara dua kubu tersebut masif dilakukan.

“Ini belum menemukan solusi yang cepat dan tepat secara proporsional,” kata Suwandi saat membacakan orasi ilmiah dalam Upacara Pengukuhan dan Orasi Ilmiah Jabatan Guru Besar dikutip dari laman unpad.ac.id, Jumat, 26 Januari 2024.

Suwandi menegaskan persoalan besar yang telah menyeret Indonesia ke dalam krisis multidimensi berkepanjangan disebabkan hilangnya kesadaran dan tanggung jawab elite, birokrat, dan politisi terhadap pentingnya nilai dan moralitas kekuasaan. Nilai-nilai positif makin terdistorsi dan tidak lagi menjadi unggulan keteladanan sosial.

“Hukum dan moral bahkan seringkali terpinggirkan dan dicemoohkan,” ujar dia.

Suwandi mendorong pemerintah membentuk lembaga dan sumber daya kompeten dan mumpuni secara lahir dan batin. Dia juga menekankan pentingnya pengawasan konten media sosial, baik dari sisi Kemenkominfo maupun dengan kolaborasi bersama penegak hukum lainnya.

“Solusi utama dan prioritas adalah menjalankan supremasi hukum dalam setiap elemen birokrasi dan relasi negara dan warganya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, etika, dan moralitas kekuasaan,” ujar dia.