Sejumlah siswa PAUD tengah mewarnai. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan
Sejumlah siswa PAUD tengah mewarnai. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan

Pegiat Anak: Perlu Kehati-hatian Memaknai Radikalisme di PAUD

Pendidikan radikalisme PAUD
Muhammad Syahrul Ramadhan • 02 Desember 2019 19:13
Jakarta: Pegiat perlindungan anak meminta pemerintah dan masyarakat memaknai istilah radikalisme perlu kehati-hatian. Kata radikalisme kerap disandingkan dengan perilaku destruktif atas nama agama.
 
Beberapa hari yang lalu wakil presiden, Ma'ruf Amin membuat pernyataan mengenai banyaknya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengajarkan materi ajar yang bermuatan radikalisme. Lembaga Perlindungan Anak GENERASI menyorot makna dibalik lontaran Ma'ruf tersebut.
 
Menurut ketua GENERASI, Ena Nurjanah, ujaran Ma'ruf tak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja. Harus ada kajian mendalam mengapa Ma'ruf bisa melontarkan pernyataan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika mengajarkan radikalisme, terkait menceritakan sejarah yang berdarah-darah, maka itu belum tentu bermakna radikalisme. Bisa jadi itu karena gurunya kurang memahami cara yang tepat dalam menyampaikan kisah sejarah kepada anak-anak PAUD," kata Ena dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin 2 Desember 2019.
 
Menurutnya, bahan ajar yang dianggap radikalisme bagi Wapres, bisa jadi berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi. Untuk itu yang perlu dievaluasi metode ajar guru, bukan isi materinya.
 
"Berarti yang patut menjadi bahan evaluasi adalah cara mengajar guru yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Agar mampu menyampaikan kisah sejarah disesuaikan dengan tahapan usia anak, bukan dengan membuat klaim bahwa guru mengajarkan radikalisme," jelas Ena.
 
Bagi Ena, sebaiknya pemberian cap radikalisme tidak bisa sembarangan. Label radikalisme tepat diberikan, jika yang bersangkutan memang melihat dan memahami fakta yang ada di lapangan.
 
Ketika pelabelan terjadi terhadap para pengajar PAUD, pasti akan menimbulkan banyak perdebatan. Terutama bagi para pegiat PAUD.
 
Pegiat PAUD, kata Ena, pasti akan kecewa, bahkan bisa jadi marah dengan sangkaan yang belum tentu benar. Lebih lanjut, Ena ingin pemerintah lebih fokus meningkatkan keikutsertaan anak dalam PAUD.
 
Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 menyebutkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak-anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia baru sekitar 37,92 persen.
 
"Jadi masih banyak anak-anak usia dini di Indonesia yang belum mendapat pendidikan dan ini seharusnya lebih menjadi perhatian pemerintah karena menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang," terangnya.
 
Fokus utama pemerintah semestinya memperbanyak berdirinya PAUD. Selain itu pemerintah harus mampu menghadirkan guru PAUD yang terdidik dan berkualitas demi terpenuhinya hak pendidikan anak usia dini.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif