Rektor Sesalkan Tidak Dilibatkan Sejak Awal

Rektor Minta Ada Terminologi Radikalisme yang Jelas

Intan Yunelia 09 Juni 2018 11:10 WIB
Radikalisme di Kampus
Rektor Minta Ada Terminologi Radikalisme yang Jelas
Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia
Jakarta:Rencana Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang akan mengumpulkan seluruh rektor pada 25 Juni 2018 mendatang untuk membahas penanganan radikalisme di kampus dinilai terlambat. Publik sudah kadung dibuat gaduh dengan rilis tujuh kampus yang terpapar radikalisme, dan kebijakan pendataan aktivitas digital sivitas akademika.

"Sebelum dikasih tahu publik seharusnya dibicarakan dulu dengan para rektor," sesal Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema "Gerakan Radikal di Kampus?" di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu, 9 Juni 2018.


Firmanzah menilai isu radikalisme di lingkungan kampus tengah hangat dan sensitif. Ia menyesalkan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang secara gegabah mengumumkan nama-nama kampus yang terpapar radikalisme.

"Menurut saya baiknya perlu berhati hati,  BIN dan instansi lain ketika membahas hal ini. Lebih baik sebelum  dikomunikasikan ke publik rektor diundang dulu," kata Firmanzah.

Terlebih lagi, kata Firmanzah, subtansi dari kategori radikalisme di dalam lingkungan kampus masih ambigu. Semestinya, pemerintah bisa mendefinisikan terminologi radikal mana yang dianggap membahayakan bagi keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

"Tugas kita bersama untuk mencarikan solusi bersama. Dalam substansi ini ambigu. Karena  afiliasi dan gerakan yang dianggap radikal seperti ISIS dan bom bukan hanya tegas dilakukan pemerintah, tapi sikap kami juga cukup keras," jelas pria yang pernah menjadi Profesor termuda UI ini.

Menurutnya, perlu ada pembahasan lebih dalam antara pemerintah dan pihak rektor. Bagaimana dampak informasi yang disampaikan terkait tujuh kampus terpapar radikal tersebut.

"Apakah lantas tujuh universitas terpapar dan yang lain tidak, ini menjadi pembahasan kami di lingkungan perguruan tinggi," ujarnya.

Firmanzah menambahkan, kebijakan Menristekdikti yang akan mengawasi aktivitas digital mahasiswa dan dosen pun semestinya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan rektor. Bagaimana memformulasikan aturan ini, agar tak berbenturan dengan kebebasan hak berpendapat dan privasi.

"Belum ada pembahasan matang dan analisanya seperti apa terkait isu keamanan kampus, dan bagaimana memilah itu dan bagaimana pemerintah tidak dituduh merampas kebebasan akademis," pungkasnya.

 



(CEU)