Ujji publik RPP PNBP. Foto: BKHM
Ujji publik RPP PNBP. Foto: BKHM

RPP PNBP Bakal Jadi Payung Hukum Terbaru Pungutan UKT Perguruan Tinggi

Citra Larasati • 07 Juli 2022 16:01
Serpong:  Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menggelar uji publik Rancangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) jenis dan tarif layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kemendikbudristek.  Perumusan kebijakan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan sejumlah perubahan organisasi, terutama pascapendidikan tinggi kembali berada di bawah Kemendikbudristek.
 
Direktur PNBP, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wawan Sunarjo mendukung pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan ini. “Ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, termasuk adanya perubahan organisasi yaitu bergabungnya kembali pendidikan tinggi ke dalam Kemendikburistek maka perlu adanya revisi jenis dan tarif atas jenis PNBP berkenaan,” ujar Wawan dalam Uji Publik RPP PNBP di lingkungan Kemendikbudristek, di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis, 7 Juli 2022.
 
Dalam penjelasannya, RPP PNBP menjadi payung hukum atas pungutan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku untuk mahasiswa program Diploma dan Program Sarjana. Adapun penghitungan tarif uang kuliah tunggal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam RPP tercantum bahwa jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kemendikbudristek adalah tarif tertinggi.  Selain UKT, dibahas juga terkait tarif tiket masuk galeri, museum, cagar budaya di dalam lampiran RPP  juga merupakan tarif tertinggi.
 
Tarif detail per galeri, museum, cagar budaya akan diatur di dalam Permendikbudristek. Sedangkan, tarif untuk nontiket masuk galeri/museum/cagar budaya dalam bentuk kerja sama dibutuhkan untuk mengoptimalisasi layanan agar para pengelola museum/galeri/cagar budaya dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung layanan.
 
Pengaturan terkait jasa pengelolaan cagar budaya dalam bentuk kontrak kerja sama akan memberikan ruang yang luas bagi Kemendikbudristek untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Seperti pemerintah daerah dan BUMN.
 
"Ini agar fungsi cagar budaya tetap dapat terpelihara dan terbentuk sinergi pengembangan kepariwisataan yang bermanfaat bagi berbagai pihak di sekitar kawasan cagar budaya,” urai Wawan.

RPP ini disusun berdasarkan 6 hal:

  1. Pendekatan jenis tarif
  2. Simplifikasi tarif berdasarkan rumpun tarif sejenis tanpa membatasi pada satker tertentu
  3. Penggunaan tarif maksimum
  4. Rincian atas tarif dalam PP akan didelegasikan melalui PMK/Permendikbudristek
  5. Tarif “volatile” yang membutuhkan perubahan paling sedikit satu tahun akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan
  6. Tarif “non volatile” yang tidak membutuhkan perubahan dalam jangka waktu paling lama satu tahun akan diatur dalam PP. 
Turut hadir dalam uji publik, Wakil Rektor/Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Akademik serta perwakilan mahasiswa pada Perguruan Tinggi dari Universitas Siliwangi, Institut Teknologi Sumatera dan Politeknik Media Kreatif (Luring), dan 10 Perguruan Tinggi.
 
Kemudian Kepala BPCB Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta serta Kepala Balai Konservasi Borobudur; Asisten Deputi Fiskal, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian.  Lalu Direktur PNBP Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu,  Kepala Biro Hukum Kemenkeu dan Kemendikbudristek, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek, Pemda Kabupaten Sragen, Sleman dan Semarang serta media massa. 
 
Baca juga: Kemendikbudristek Gelar Uji Publik RPP Jenis dan Tarif Layanan PNBP
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif