Mengawali dialog, Mendikbudristek mengucapkan apresiasi kepada seluruh guru anggota IGI yang telah hadir dan berperan dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
“Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas peran guru-guru di IGI dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Peran IGI sebagai forum guru sangat penting untuk terus berbagi dan bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia pendidikan,” ujar Mendikbudristek, di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta, Jumat, 25 November 2022.
Dituturkan Mendikbudristek, peran guru dalam membangun komunitas sangat penting. Melalui komunitas yang dibangun, guru bisa belajar dari guru lainnya. Oleh karena itu, Kemendikbudristek telah membuat Platform Merdeka Mengajar yang disiapkan untuk guru agar dapat belajar dan berbagi oleh guru lainnya.
“Tugas kami sudah berubah, yaitu memfasilitasi guru belajar dari guru lainnya untuk berani mencoba dan melakukan hal baru, dan dipimpin oleh Guru Penggerak,” imbuhnya.
Menteri Nadiem juga mengapreasiasi guru-guru yang telah menggunakan Platform Merdeka Mengajar saat pembelajaran. “Banyak guru yang telah berkontribusi untuk mengunduh materi ajar dan berbagi kepada guru-guru lain se-Indonesia,” ujar Menteri Nadiem.
Program Guru Penggerak menjadi terobosan perubahan dalam pembelajaran. Dikatakan Menteri Nadiem, Guru Penggerak selalu melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya karena guru berani melakukan hal baru, bereksperimen, dan berani gagal.
“Guru Penggerak selalu siap untuk mencoba walaupun gagal, namun akan terus berinovasi. Mereka dipromosikan untuk menjadi pemimpin kita,” jelas Mendikbudristek.
Untuk itu, dalam mendukung penyiapan pemimpin di sekolah, Kemendikbudristek telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
“Kami mohon dukungan kepada bapak ibu guru untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung Guru Penggerak menjadi kepala sekolah sesuai dalam Permendikbud yang telah dikeluarkan,” tuturnya.
(Foto:Dok.Kemendikbudristek)
Berbagai terobosan lainnya pun telah dikeluarkan Kemendikbudristek seperti Kurikulum Merdeka hingga yang berkaitan dengan kesejahteraan para guru yaitu pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).
“Tahun ini lebih dari 600 ribu guru honorer telah diangkat sebagai ASN PPPK. Hingga hari ini kami masih terus memperjuangkan guru honorer yang belum menjadi ASN PPPK, mohon bersabar dan terus mendukung kami,” ucap Mendikbudristek.
Dalam pelaksanaan perekrutan ASN PPPK, Mendikbudristek menyampaikan bahwa prioritas utama adalah pengangkatan bagi guru honorer yang belum mendapatkan formasi di sekolahnya. “Jangan sampai guru tergusur dari sekolahnya, berpindah ke sekolah lain karena di sekolahnya belum ada formasi ASN PPPK, akhirnya sekolah tersebut akan kekurangan pengajar yang sudah bekerja lama di sana,” jelas Mendikbudristek.
Sedangkan untuk membuka formasi dan perekrutan guru ASN PPPK, lanjut Menteri Nadiem, Kemendikbudristek harus bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Pemda setiap wilayah.
“Kami akan terus mencoba mengeksplorasi agar Kemendikbudristek dapat mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK tanpa rantai yang panjang,” ujar Mendikbudristek.
Terkait Kurikulum Merdeka, Mendikbudristek berharap para guru dapat membantu mengkomunikasikan kepada sekolah dan orang tua. Di daerah terpencil, terjadi beberapa miskonsepsi dalam implementasi Kurikulum Merdeka, seperti sekolah merasa dipaksa atau belum siap dalam penerapannya. Bahkan, banyak orang tua yang merasa Kurikulum Merdeka hanya lebih banyak melakukan projek saat pembelajaran.
“Justru Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan bagi sekolah di daerah tertinggal untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan percepatan kemajuan. Dalam pembelajaran memang berbasis projek sehingga siswa akan lebih banyak berkolaborasi secara aktif dengan guru, dan kemampuan itu harus dilatih sejak sekolah,” imbuh Menteri Nadiem.
(Foto:Dok.Kemendikbudristek)
Kurikulum Merdeka merupakan perampingan dari materi kurikulum sebelumnya hingga 30 persen. “Dari semua yang kita lakukan ini untuk mempermudah guru dan kepala sekolah, karena kami percaya mereka adalah pemimpin perubahan,” jelas Mendikbudristek.
Menanggapi itu, Ketua Umum IGI Danang Hidayatullah menyatakan komitmen mendukung program-program yang telah diluncurkan Kemendikbudistek.
“Kami semua bergerak agar berdampak bukan hanya untuk guru lainnya, tetapi juga untuk murid-murid sebagai generasi penerus masa depan,” tutur Danang.
Akhmad Kamaludin selaku Pengurus Pusat Bidang Advokasi dan Regulasi IGI, mendukung program Kemendikbudristek dalam pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK. Ia berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan lebih banyak lagi bagi guru honorer untuk menjadi ASN PPPK.
Ketua IGI Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Damsil Tukan menyampaikan rasa bangganya dapat berdialog langsung dengan Mendikbudristek. Sebagai Guru Penggerak angkatan ke-7, Damsil mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.
“Harapan kami agar fasilitas pendukung implementasi Kurikulum Merdeka dapat lebih terpenuhi melalui kebijakan dari Kemendikbudristek,” harap Damsil.
Selain itu, Sekretaris Wilayah dari IGI Provinsi Bengkulu Feri Vahleka juga mendukung program Guru Penggerak.
“Kami hadir dengan hati gembira karena sekitar 75 persen di Bengkulu adalah Guru Penggerak, pengajar kreatif dan fasilitator. Kami mendukung program Kemendikbudristek ini,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
