Indonesia Menjadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini 7 Tugas Penting yang Dijalankan

Jakarta: Indonesia dipercaya untuk mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Momen bersejarah ini terasa istimewa karena bertepatan dengan peringatan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB sejak pertama kali dibentuk pada 2006 silam.
 
Penetapan Indonesia sebagai Dewan HAM PBB diresmikan dalam Pertemuan Organisasi (Organizational Meeting) di Jenewa pada Kamis, 8 Januari 2026. Keberhasilan ini merupakan lanjutan dari keputusan negara-negara Asia-Pacific Group (APG) yang sepakat menominasikan Indonesia sebagai kandidat tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. 
 
Amanah besar sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan dijalankan oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN ini memiliki rekam jejak diplomatik yang panjang, termasuk pengalaman sebagai Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.

Tugas Presiden Dewan HAM PBB

Melansir dari laman Metrotvnews.com, Presiden HAM PBB akan mengemban tugas sebagai berikut.

1. Presiden Dewan HAM PBB dipilih dari perwakilan negara anggota untuk memimpin kerja Dewan selama satu tahun. 
2. Memimpin sidang-sidang Dewan, agar seluruh proses berlangsung tertib, efisien, dan sesuai dengan agenda kerja yang telah disepakati.
3. Memimpin Working Group Universal Periodic Review (UPR), yakni mekanisme tinjauan berkala terhadap kondisi HAM di seluruh negara anggota PBB.
4. Mengusulkan kandidat untuk posisi-posisi penting seperti pemegang mandat special procedures dan mekanisme pakar.
5. Menunjuk para ahli yang akan bertugas dalam badan-badan investigasi, melalui proses konsultasi untuk memastikan kualifikasi dan independensi.
6. Menerima dan menanggapi korespondensi dari misi permanen serta pemangku kepentingan lain yang relevan dengan kerja Dewan.
7. Membangun kepercayaan dan citra Dewan HAM melalui kegiatan diplomatik dan keterlibatan publik.

Menjaga suasana kerja yang konstruktif dan saling menghormati, dengan menjunjung tinggi netralitas. Berbeda dengan Komisaris Tinggi HAM yang memiliki mandat advokasi, Presiden Dewan tidak menyuarakan posisi pribadi.

Indonesia akan mengemban tugas tersebut sepanjang tahun 2026 secara inklusif, imparsial, dan mampu menjembatani kepentingan berbagai negara anggota dalam isu-isu HAM yang sering kali bersifat sensitif dan kompleks.
 
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Sugiono menekankan bahwa fokus utama Indonesia adalah membangun jembatan dialog lintas kawasan serta memperkuat konsensus multilateral. Langkah ini diambil guna menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB agar tetap efektif dalam merespons berbagai isu kemanusiaan global yang menjadi perhatian bersama.

Keberhasilan Pertama Indonesia

Melansir laman kemlu.go.id, dengan mengusung tema strategis “A Presidency for All”, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan kepemimpinan yang inklusif. Di tengah dinamika global, Indonesia berjanji untuk memimpin seluruh proses persidangan secara objektif, imparsial, dan transparan.
 
Ini adalah kali pertama bagi Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak lembaga ini didirikan. Namun, kepercayaan ini didasarkan pada rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam perlindungan hak asasi manusia.
 
Hingga saat ini tercatat bahwa Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Sebelumnya, Indonesia juga pernah dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB pada tahun 2009 dan tahun 2024. Jauh sebelumnya, Indonesia bahkan pernah memimpin lembaga pendahulu Dewan HAM, yakni Komisi HAM PBB, pada tahun 2005 di bawah kepemimpinan Dubes Makarim Wibisono.
 
Keberhasilan Indonesia dalam mengemban tugas ini merupakan bukti nyata bahwa peran aktif Indonesia di kancah internasional semakin diperhitungkan. Indonesia kini dapat mengawal isu-isu kemanusiaan yang mendesak dan mendengar suara yang tidak terdengar dari negara-negara berkembang di forum internasional.
 
Nah, Sobat Medcom itulah ulasan mengenai tugas Presiden Dewan HAM PBB yang akan diemban oleh Indonesia sepanjang tahun 2026. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, ya! (Talitha Islamey)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News