Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko. Foto: YouTube
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko. Foto: YouTube

Kepala BRIN Jawab Kekhawatiran Soal Nasib Pegawai Eijkman Pascapeleburan

Antara • 06 Januari 2022 23:39
Jakarta:  Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menjawab kekhawatiran tentang kejelasan nasib SDM Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman pascapeleburan ke dalam BRIN.
 
Handoko menegaskan, bahwa pada prinsipnya integrasi Eijkman ke dalam BRIN tidak bertujuan untuk menghilangkan keberadaan lembaga penelitian tersebut.  Sebaliknya, peleburan justru akan semakin memperkuat kelembagaan Eijkman.
 
"Proses integrasi ini saya jadikan momentum untuk melembagakan LBM Eijkman, yang tadinya hanya sebuah unit ad hoc di Kementerian Riset dan Teknologi, sekarang resmi menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman," kata Handoko dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Melalui integrasi itu, kata Handoko, permasalahan SDM yang terjadi selama ini, yakni tidak dapat diangkatnya pegawai negeri sipil (PNS) di LBM Eijkman sebagai peneliti, justru dapat dilantik sebagai peneliti.  Kepada pegawai non-PNS di LBM Eijkman, BRIN juga menawarkan berbagai macam skema.
 
Bagi mereka yang non-PNS, sudah S3 dan usianya maksimal 45 tahun, dapat mengikuti mekanisme penerimaan CPNS. Jalur itu sudah dilakukan oleh beberapa orang.
 
Sedangkan untuk yang di atas 45 tahun dapat mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Bagi mereka yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan S3, BRIN menawarkan skema untuk melanjutkan pendidikan dengan mekanisme beasiswa berbasis riset.
 
Terkait isu pemecatan sejumlah honorer, Handoko menuturkan selama ini tenaga honorer tersebut direkrut oleh lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang sekarang terintegrasi dengan BRIN.
 
Handoko menuturkan, tidak ada pemecatan terhadap sejumlah tenaga honorer, namun karena kontrak mereka telah berakhir pada Desember 2021.  Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, lembaga pemerintah sudah tidak diperbolehkan merekrut personel sebagai individu, selain dengan skema PNS dan PPPK dengan batas hingga 2023.
 
Baca juga:  Pascapeleburan, Amin Soebandrio Berharap Peneliti Eijkman Tak Dikekang Birokrasi
 
Handoko mengatakan, sesuai regulasi, honorer hanya bisa dikontrak selama satu tahun anggaran, sehingga setiap akhir tahun pasti harus diberhentikan.  Meskipun demikian, kata Handoko, kebiasaan selama ini di awal tahun, honorer tersebut kembali dikontrak.
 
"Sehingga, tidak benar bahwa mereka diberhentikan karena ada integrasi. Tetapi, karena sesuai kontrak hanya satu tahun dan sesuai regulasi, kami sudah tidak bisa lagi merekrut honorer," ujarnya.
 
Sebanyak 33 lembaga riset dari kementerian/lembaga (K/L) telah terintegrasi dengan BRIN dan dalam waktu dekat enam K/L lainnya akan segera terintegrasi.  Integrasi tersebut meliputi seluruh sumber daya riset, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, dan penganggaran. Integrasi lembaga riset di Indonesia ke dalam BRIN merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif