Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, rencana "impor" guru yang disampaikan Puan beberapa waktu lalu tersebut sangat tidak masuk akal. Terlebih lagi mengingat terjadinya surplus lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) saat ini, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 300.000 ribu lulusan setiap tahun.
"Padahal kebutuhan guru kita setahun hanya 40.000 guru, sementara lulusan pendidikan guru 300ribu guru per tahun. Surplus, tapi ini kita malah mau 'impor' guru, sungguh mengerikan dan mengherankan," tegas Ramli di Jakarta, Sabtu, 11 Mei 2019.
Berdasarkan data Kemenristekdikti 2013, jumlah LPTK yang notabene "pabrik guru" mencapai 429 lembaga, terdiri dari 46 LPTK negeri dan 383 LPTK swasta. Jumlah mahasiswa keseluruhannya mencapai 1.440.770 orang.
Terjadi lonjakan jumlah LPTK yang sangat mengejutkan di 2013. Minat generasi muda untuk menjadi guru meningkat kala itu, sebagai dampak kebijakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang muncul di sekitar 2010. Padahal pada tahun 2010 jumlah LPTK hanya sekitar 300-an.
Artinya ada kenaikan 100 LPTK lebih dalam jangka waktu hanya tiga tahun atau sekitar 30 LPTK setiap tahun atau tiga lembaga setiap bulan. "Jadi setiap 10 hari muncul sebuah LPTK baru," terangnya.
Jadi dalam beberapa tahun ke depan, kata Ramli, akan terjadi ledakan jumlah lulusan LPTK yang booming di 2013 tersebut. Ledakan ini jelas tidak akan mungkin tertampung, karena terbatasnya kebutuhan guru dibandingkan lulusan.
Ratusan LPTK penghasil guru ini tentu saja mendapat suntikan anggaran negara yang tidak kecil dari pemerintah. Ditambah lagi, Kemdikbud juga memiliki 14 P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan), termasuk LP2KS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) dan 34 LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang merupakan mantan Balai Pelatihan Guru (BPG).
"Begitu banyak lembaga, dan anggaran yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas guru, tapi masih berpikir untuk melakukan impor guru. Bayangkan, berapa banyak anggaran negara yang dihabiskan untuk mengelola semua lembaga itu, lalu tiba-tiba seorang menko (menteri koordinator) angkat tangan dan memilih melakukan impor guru?" Sesal Ramli.
Baca: Puan Berencana 'Impor' Guru Asing ke Indonesia
Menurutnya, jika memang semua lembaga dan anggaran untuk peningkatan kualitas guru yang selama ini dikeluarkan tidak berguna, maka baiknya dibubarkan. "Bubarkan saja sekalian, biar anggarannya digunakan untuk menggaji guru agar semua setara PNS," tandasnya.
Ramli menegaskan, rencana mengundang guru asing untuk mengajar di Indonesia itu dinilai tidak tepat, di tengah hebohnya guru-guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun menyelamatkan pendidikan nasional dengan pendapatan yang dinilai tidak memanusiakan.
"Jika pemerintah punya uang banyak, sejahterakanlah mereka para guru ini, Smaka Indonesia akan mendapatkan anak-anak terbaik Indonesia untuk jadi guru," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani berencana mengundang guru asing atau pengajar dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia.
"Kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia," kata Puan saat menghadiri diskusi Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Bappenas, di Hotel Shangri-La, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa jika terkendala bahasa, akan disediakan banyak penerjemah serta perlengkapan alih bahasa. Ia meminta pihak yang berkepentingan, seperti sekolah untuk menyampaikan, pengajar seperti apa yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya, untuk dikoordinasikan dan didatangkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
