Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi menyampaikan bahwa selama lima tahun berturut-turut, laporan keuangan Kemendikbud meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan dibarengi dengan peningkatan kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi. "Tentu ini perlu kerja keras kita bersama," kata Didik saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Jakarta, Kamis (malam), 7 Februari 2019.
Baca: Kemendikbud-KPK Bentuk Tim E-Monitoring Anggaran Pendidikan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengapresiasi capaian kinerja jajarannya di tahun anggaran 2018. Muhadjir berpesan agar jajarannya mengoptimalkan fungsi evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
Ia juga berpesan agar jajarannya dapat memperhatikan dengan cermat penggunaan anggaran di 2019. "Saya mohon di dalam mengelola anggaran dapat dicapai titik keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Optimal. Tidak boros meskipun tujuan maksimum. Tetapi juga tidak irit sekali, lalu tujuannya tidak tercapai," seru Mendikbud.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yusuf Ateh menyampaikan, setiap instansi termasuk Kemendikbud wajib mewujudkan akuntabilitas kinerja, yang pada akhirnya mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar Yusuf Ateh membacakan sambutan Menteri PANRB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
