Mendikbud, Muhadjir Effendy (kanan) saat menandatangani Pakta Integritas, Kemendikbud/BKLM.
Mendikbud, Muhadjir Effendy (kanan) saat menandatangani Pakta Integritas, Kemendikbud/BKLM.

Realisasi Serapan Anggaran Kemendikbud Capai 97,38%

Pendidikan Anggaran Pendidikan
Citra Larasati • 08 Februari 2019 16:25
Jakarta:Berdasarkan laporan Biro Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kebudayaan) realisasi daya serap anggaran Kemendikbud tahun 2018 mencapai 97,38 % dari pagu Rp40,49 triliun, dengan peningkatan sebesar 0,28 persen dari realisasi daya serap tahun sebelumnya.
 
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi menyampaikan bahwa selama lima tahun berturut-turut, laporan keuangan Kemendikbud meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan dibarengi dengan peningkatan kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi. "Tentu ini perlu kerja keras kita bersama," kata Didik saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Jakarta, Kamis (malam), 7 Februari 2019.
 
Baca:Kemendikbud-KPK Bentuk Tim E-Monitoring Anggaran Pendidikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengapresiasi capaian kinerja jajarannya di tahun anggaran 2018. Muhadjir berpesan agar jajarannya mengoptimalkan fungsi evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
 
Ia juga berpesan agar jajarannya dapat memperhatikan dengan cermat penggunaan anggaran di 2019. "Saya mohon di dalam mengelola anggaran dapat dicapai titik keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Optimal. Tidak boros meskipun tujuan maksimum. Tetapi juga tidak irit sekali, lalu tujuannya tidak tercapai," seru Mendikbud.
 
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yusuf Ateh menyampaikan, setiap instansi termasuk Kemendikbud wajib mewujudkan akuntabilitas kinerja, yang pada akhirnya mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar Yusuf Ateh membacakan sambutan Menteri PANRB.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi