Dengan begitu, sepanjang 2020 ini keberlangsungan pendidikan banyak bertumpu pada infrastruktur utamanya penunjang PJJ. Mulai dari gawai, listrik, hingga jaringan internet.
"Problem kita pertama itu infrastruktur, Kemendikbud itu mengalami dampak sistemik dari ketidakmerataan infrastruktur," kata Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie, dalam webinar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Kamis 31 Desember 2020.
Dia mengakui, bahwa dari Sabang sampai Merauke, kelengkapan serta kualitas infrastruktur komunikasi dan internet tidak merata. Oleh karena itu, PJJ dengan model daring ini pun terhambat.
"Kami sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) untuk 2021 ada prioritas khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," ungkapnya.
Baca juga: Komisi X: 20% APBN Harus Sepenuhnya untuk Pendidikan
Lebih lanjut, pada 2021 pihaknya juga bakal membenahi kecakapan guru dalam mendesain proses PJJ. Pasalnya, guru Indonesia selama ini tidak dilatih dan dididik untuk melaksanakan PJJ.
"Mayoritas aktivitas kita di dalam kelas. Guru mengajar dengan bantuan alat peraga dan buku teks, ini kemudian menjadi salah satu handicap yang harus kita selesaikan. Ini menjadi fase yang harus kita lengkapi bersama saat kemudian kita melaksanakan PJJ," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
