Selain itu juga kesiapan infrastruktur untuk memenuhi protokol kesehatan yang telah disyaratkan oleh Kemendikbud masih belum optimal. "Kemungkinan besar wacana PTM masih akan bergantung pada keputusan dari Pemerintah daerah sama seperti sebelumnya," kata Nadia, Rabu, 24 Maret 2021.
Wacana penyelenggaraan PTM kembali mengemuka karena proses vaksinasi untuk guru sudah dimulai. Namun PTM diharapkan tidak hanya berdasarkan vaksinasi, namun juga implementasi protokol kesehatan yang baik dan benar saat sekolah kembali dibuka.
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sudah berjalan lebih dari satu tahun membawa berbagai dampak bagi peserta didik. Seperti hilangnya kemampuan peserta didik dalam belajar (learning loss), peningkatan angka putus sekolah (school dropouts), serta penurunan kesehatan mental mereka dan juga guru.
Langkah pemerintah dalam memprioritaskan para guru dalam program vaksinasi yang ditargetkan untuk 5 juta hingga Juni 2021 perlu diapresiasi sebagai salah satu langkah untuk segera membuka sekolah.
Baca juga: Balikpapan Siapkan SOP untuk Persiapan PTM Juni
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), baru 52,42 persen sekolah yang sudah mengisi daftar periksa terkait kesiapan fasilitas penyelenggaraan PTM. "Berarti masih cukup banyak sekolah yang masih belum memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan PTM," kata Nadia.
Ia menambahkan, walaupun vaksinasi diprioritaskan untuk para guru, sektor pendidikan tidak boleh hanya berpuas diri dengan hal ini. Faktanya, apabila pembukaan sekolah akan dilakukan, peluang penularan covid-19 tetap ada.
Di sisi lain, guru-guru yang tidak memenuhi persyaratan seperti memiliki tekanan darah tinggi maupun penyakit komorbid tidak dapat mengikuti program vaksinasi. Peserta didik yang berjumlah lebih kurang 45 juta dan orang tua murid secara umum bukan menjadi prioritas dalam program vaksinasi pada saat ini.
Selain itu, distribusi vaksin juga belum merata karena Indonesia masih akan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki jumlah kasus covid-19 tertinggi. Hal ini berpotensi besar memiliki dampak pada proses vaksinasi guru dan peserta didik di berbagai daerah di Indonesia.
Dapat diperkirakan bahwa perkembangan proses vaksinasi akan berbeda-beda di tiap daerah dan akan berpengaruh pada kesiapan tiap daerah untuk melakukan PTM pada tahun ajaran mendatang. Berdasarkan keterangan dari Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), vaksinasi covid-19 bagi guru, dosen dan tenaga pendidik berjalan lambat.
Beberapa daerah melaporkan masih banyak guru yang belum menerima vaksin Selain ini data dari survey yang diadakan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) kepada 2.406 guru, ada sekitar 8,27 persen guru yang tidak bersedia divaksinasi.
"Perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh yang tidak hanya dilakukan oleh sekolah, namun juga Dinas Kesehatan, PGRI, dan juga Dinas Pendidikan setempat," imbuh Nadia.
Tidak menutup kemungkinan pula proses vaksinasi dapat berjalan lebih lambat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri. Jika jumlah guru, dosen, dan tenaga pendidik yang divaksin masih seperti sekarang, maka PTM massal pada tahun ajaran baru bukanlah solusi yang tepat.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhitungkan adanya kemungkinan guru-guru yang tidak terdata dalam skema vaksinasi akibat data yang belum diperbaharui secara berkala. "Oleh karena itu, Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan proses vaksinasi dan membantu memberikan asistensi bagi Dinas Pendidikan yang membutuhkan,” terang Nadia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
