Bougainville siap memperoleh kemerdekaan penuh dari Papua Nugini pada 2027 dan menjadi negara terbaru di dunia. Yuk kenalan sama Bougainville, bakal negara baru yang letaknya tak jauh dari Indonesia ini.
Profil Wilayah dan Penduduk Asli Bougainville
Melansir britannica.com, Pulau Bougainville merupakan pulau paling timur dari Papua Nugini, terletak di Laut Solomon, kawasan Pasifik barat daya. Bersama Pulau Buka dan beberapa gugusan pulau lainnya, wilayah ini membentuk Wilayah Otonom Bougainville.Secara geografis, Bougainville adalah pulau terbesar di Kepulauan Solomon, terletak di dekat ujung utara gugusan kepulauan tersebut. Bougainville memiliki panjang sekitar 120 km dan lebar 65–95 km.
Pegunungan Emperor, dengan puncak tertingginya yaitu Gunung Balbi (2.743 meter) dan Gunung Bagana, keduanya merupakan gunung berapi aktif, berada di bagian utara pulau, sementara Pegunungan Crown Prince berada di bagian selatan. Garis pantainya dikelilingi oleh terumbu karang.
Dikutip dari abg.gov.pg, pulau Bougainville diperkirakan telah dihuni manusia selama sedikitnya 30.000 tahun. Studi modern mengenai campuran bahasa Papua dan Austronesia di wilayah ini menunjukkan para pemukim awal, maupun bangsa Lapita yang datang belakangan (sekitar 3.000 tahun lalu), bermigrasi ke arah timur menuju Bougainville dari New Ireland dan New Britain.
Bersama para pemukim Polinesia dan Mikronesia yang datang kemudian ke pulau-pulau atol di sekitarnya, sejarah masyarakat asli Wilayah Otonom Bougainville sangatlah kaya dan beragam.
Sejarah Bougainville
Melansir colorado.edu, Pulau Bougainville pernah dijajah Jerman, Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan Papua Nugini. Hal ini lantara Bougainville memiliki kekayaan sumber daya serta posisinya yang strategis di Pasifik barat daya.Pulau ini dinamai berdasarkan nama Louis de Bougainville, seorang penjelajah asal Prancis yang mendokumentasikan pulau ini pada 1765. Sebelum Perang Dunia I, Jerman mengklaim pulau ini dan para misionaris menyebarkan agama Kristen di sana.
Australia mengusir Jerman selama Perang Dunia I dan memindahkan penduduk pulau ke permukiman yang lebih besar untuk mempermudah pengawasan dan asimilasi. Kemudian, pada Perang Dunia II, pasukan Jepang menguasai pulau tersebut.
Militer Amerika Serikat dengan cepat mengusir Jepang dari Bougainville pada 1944 karena pulau ini menjadi pos strategis bagi pasukan AS untuk beroperasi dengan aman setelah melakukan pengeboman terhadap Jepang. Sebelumnya, tidak ada tempat lain yang bisa disinggahi pasukan AS sebelum kehabisan bahan bakar.
Setelah Perang Dunia II berakhir, Australia kembali mengambil alih kendali atas Pulau Bougainville. Pada 1960-an, ditemukan tambang tembaga dan emas di pulau ini, yang memicu konflik antara penduduk Bougainville dan perusahaan pertambangan.
Pulau Bougainville memperoleh kemerdekaan dari Australia sebagai bagian dari Papua Nugini pada 1975, namun kemudian kemerdekaannya sendiri tidak diberikan. Pada 1988, pecah perang saudara antara Bougainville dan Papua Nugini ketika Bougainville Revolutionary Army mulai memaksa penutupan tambang-tambang.
Perundingan damai dimulai pada 1997, tetapi tidak sepenuhnya menyelesaikan ketegangan yang ada. Pulau ini menyelenggarakan Referendum Kemerdekaan Bougainville antara 23 November hingga 7 Desember 2019.
Baca Juga :
Sejarah Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI 1945: Dari Rengasdengklok hingga Pembacaan Teks
Hampir 98% warga memilih kemerdekaan
Bougainville menggelar referendum mengenai masa depan politiknya pada 2019. Dalam pemungutan suara tersebut, warga diberikan pilihan antara otonomi yang lebih besar atau kemerdekaan.Hasilnya menunjukkan dukungan yang sangat besar terhadap opsi kemerdekaan. Sebanyak 97,7 persen pemilih memilih kemerdekaan. Namun, hasil referendum tersebut tidak otomatis menjadikan Bougainville sebagai negara berdaulat.
Keputusan akhirnya tetap berada dalam proses konstitusional Papua Nugini. Karena itu, hasil referendum 2019 menjadi dasar penting bagi proses politik Bougainville, tetapi bukan merupakan deklarasi kemerdekaan.
Pada 26 Agustus 2026, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape kembali meminta anggota parlemen dan masyarakat untuk menghadapi pembahasan hasil referendum dengan mengedepankan proses konstitusional. Pemerintah Papua Nugini menyatakan Parlemen Nasional akan mempertimbangkan hasil referendum 2019 pada pekan ini.
Sementara itu, laporan ABC Pacific menyebut pemerintah Papua Nugini dan Bougainville telah menyepakati agar hasil referendum tersebut dibawa ke parlemen untuk mendapatkan pengesahan.
Posisi resmi Bougainville
Pemerintah Otonom Bougainville juga telah menyampaikan Final Bougainville Position mengenai masa depan politik wilayah tersebut.Dalam dokumen resmi yang diterbitkan Autonomous Bougainville Government (ABG) pada Juni 2026, pemerintah Bougainville menyatakan posisinya mengenai proses menuju pemerintahan sendiri dan kemerdekaan.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan politik dengan pemerintah Papua Nugini. ABG juga menyebut proses menuju kemerdekaan perlu dilakukan melalui jalur yang teratur dan konstitusional.
Pentingnya proses pembahasan hasil referendum
Pembahasan hasil referendum menjadi tahap penting karena menyangkut masa depan politik Bougainville sekaligus kelanjutan proses perdamaian antara Bougainville dan Papua Nugini.ABC Pacific melaporkan Presiden Bougainville Ishmael Toroama sebelumnya mendesak pemerintah Papua Nugini untuk menghormati hasil referendum dan tidak mengabaikan mandat yang diberikan pemilih Bougainville.
Di sisi lain, pemerintah Papua Nugini menekankan keputusan mengenai hasil referendum harus dilakukan sesuai dengan proses konstitusional yang telah disepakati.
Perkembangan Bougainville bukan sekadar soal munculnya sebuah negara baru di kawasan Pasifik. Proses tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan panjang penyelesaian politik dan perdamaian antara Bougainville dan Papua Nugini. (Levina Fidelia)
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
