"Karena memang antara problem dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah tidak nyambung," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih kepada Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019.
Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menargetkan sedikitnya lima PTN akan dipimpin rektor terbaik dari luar negeri pada 2024. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas PTN dalam menciptakan lulusan pada era persaingan global.
Kehadiran tenaga pendidik asing berkualitas diharapkan dapat menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan, sehingga menghasilkan sumber daya manusia bermutu tinggi.
Namun, Abdul Fikri Faqih menyebutkan, wacana tersebut justru mendapat penolakan dari sejumlah guru besar PT.
"Sudah ada guru besar dari UI (Universitas Indonesia) yang menanggapi bila analoginya dengan Singapura tidak tepat," kata dia.
Salah satu poin yang dianggap tidak sinkron yaitu alasan wacana mendatangkan rektor asing. Pemerintah berkaca pada pengalaman negara lain yang sudah menerapkan kebijakan tersebut. Misalnya, Universtias Teknologi Nanyang, Singapura. Kampus yang berdiri pada 1991 itu masuk dalam daftar 12 universitas terbaik dunia karena dipimpin rektor asing.
Begitu pula dengan universitas di Arab Saudi. Mereka mampu memperbaiki posisinya di tingkat internasional dari peringkat 800 menjadi 189 terbaik di dunia.
Fikri sangsi wacana tersebut akan berhasil diterapkan di Indonesia. Sebab, telah menuai penolakan langsung dari PT, bahkan sebelum wacana tersebut resmi disahkan.
"Para dosen dan guru besar itu yang akan melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Rektor hanya salah satu di antara elemen di PT. Mestinya melakukan komunikasi yang baik dengan mereka agar cita-cita memajukan PT sukses," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
