Sejak dilantik menjadi mendikbud dalam Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makarim masih irit bicara tentang kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya terkait sejumlah persoalan strategis pendidikan. Termasuk bagaimana nasib Sistem Zonasi yang selama ini diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Kita sedang melihat feedback (masukan) orangtua dan guru. Masih kami compile (kumpulkan), jadi mohon tunggu dulu," kata Nadiem saat audiensi dengan Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadikbud) di ruang kerjanya, di lantai II Gedung A, Kemendikbud, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
Menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan secara maraton terus dilakukan Nadiem dalam 100 hari pertama kerjanya. Hal ini menimbang kompleksnya persoalan pendidikan dan dampak yang akan ditimbulkannya dalam jangka panjang.
"Karena hal seperti ini implikasinya banyak, dari daerah pun banyak yang harus kami kaji. dan akan kami finalisasi ke depan," imbuhnya.
Seperti diketahui, Sistem Zonasi telah diterapkan secara bertahap sejak awal program kerja Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy. Di era Muhadjir juga, Sistem Zonasi dalam PPDB diterapkan serentak dan nasional.
Penerapan Sistem Zonasi ini, tidak hanya akan berhenti di program PPDB saja. Lebih luas, mencakup penataan dan pemerataan guru, pemerataan infastruktur, berbagi sumber daya, pengintegrasian pendidikan formal dan nonformal, serta penataan ekosistem pendidikan.
Terkait pemerataan guru ini, Nadiem juga telah meminta masukan dari sejumlah organisasi dan komunitas guru yang diundangnya dalam audiensi beberapa hari lalu.
Sebelumnya, Nadiem mengaku belum akan memutuskan kebijakan apapun dalam 100 hari kerja pertamanya. Mantan bos Gojek ini memilih untuk belajar sembari belanja persoalan pendidikan dari sejumlah pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Hasil belanja dan masukan ini, nantinya akan dikaji oleh tim dan jajarannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
