"Dalam pandangan Kemendikbud, PTM masih merupakan opsi terbaik untuk bisa mengatasi learning loss. PJJ kita tidak ideal," kata Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri dalam Bincang Interaktif Pendidikan, Rabu, 23 Juni 2021.
Jumeri mengatakan, banyak daerah yang tidak bisa mengakses internet untuk belajar daring. Menurut dia, sekolah yang melakukan PJJ daring sepenuhnya baru sejumlah 30 persen.
"Bagaimana nasib 70 persen nasib anak-anak kita yang belum bisa mengakses pembelajaran daring," ungkapnya.
Kemendikbudristek pun berharap kebijakan PTM terbatas bisa diterapkan mengikuti situasi covid-19 terkini. Ia juga berharap daerah 'tidak kaku' dalam perkara izin PTM terbatas.
Baca: PTM Terbatas, Komnas Perlindungan Anak Pertimbangkan Ajukan 'Citizen Law Suit'
Jumeri mencontohkan, apabila satu kabupaten dinyatakan zona merah atau oranye, namun ada kecamatan yang terletak di daerah terpencil yang jarang dikunjungi, sebaiknya diizinkan melakukan PTM terbatas. Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak boleh dipukul rata.
"Kita berharap bahwa daerah dapat menetapkan PPKM mikro berbasis kecematan, kelurahan, desa, RW, atau RT. Jangan sampai ada daerah yang sebenarnya dimungkinkan PTM, tapi ikut (dibatasi)," ungkapnya.
Jumeri menekankan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi bersifat dinamis. Kemendikbudristek juga sudah menginstruksikan dinas pendidikan di daerah untuk tetap mengikuti Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021.
"Kita menyesuaikan ini. tentang positivity rate 5 persen, alhamdulillah sudah kita instruksian dihentikan PTM untuk zona merah. Kita menghargai, mendukung, jangan khawatir kalau Kemendikbudristek akan mengambil langkah sendiri," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
