Mendikbud, Muhadjir Effendy (kanan) dan Dubes Indonesia untuk Polandia Siti Nugraha Mauludiah, Medcom.id/Intan Yunelia
Mendikbud, Muhadjir Effendy (kanan) dan Dubes Indonesia untuk Polandia Siti Nugraha Mauludiah, Medcom.id/Intan Yunelia

Integrasi Data Siswa Tak Sepenuhnya Hilangkan NISN

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB 2019
Intan Yunelia • 30 Januari 2019 19:35
Jakarta:Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan teknis integrasi data siswa masih dikaji lebih dalam. Integrasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ke Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini tak serta merta menghapus NISN secara total.
 
"Sebenarnya simpel saja ketika mengintegrasikan itu (NISN ke NIK) tidak otomatis NISN-nya hilang," kata Muhadjir di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.
 
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menyebutkan, Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih membahas aturan teknisnya. Integrasi secepatnya diberlakukan, karena merupakan salah satu instruksi dari Presiden Joko Widodo agar dijadikan sebagai satu data tunggal nasional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:NISN Dihapus, Identitas Siswa Kini Gunakan NIK
 
Jika semuanya sudah terintegrasi, program Kemendikbud seperti sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), serta rotasi guru akan bisa dijabarkan lewat data NIK. "Banyak yang harus dibenahi dan kaitannya dengan data siswa itu. Terutama untuk program zonasi, PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), rotasi guru dan lainnya," ujar Muhadjir.
 
Sebelumnya, Pelajar di seluruh jenjang pendidikan ke depan tidak lagi menggunakan NISN, melainkan NIK. Hal tersebut merupakan dampak dari akan diintegrasikannya Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
Muhadjir menjelaskan, kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada PPDB tahun ajaran 2019/2020. Integrasi ini diharapkan dapat mendukung kebijakan sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB.
 
"Jika dulu orangtua datang untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah, dengan dukungan aparat Kemendagri ini nantinya diharapkan justru sekolah bersama aparat desa dan aparat kelurahan yang jemput bola mendata anak ini akan masuk ke sekolah mana. Siswa sudah ditetapkan pemerintah, termasuk ke sekolah ngeri," ujar Muhadjir usai pertemuan dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif