Poppy mengatakan, dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaannya di BRICS untuk memperkuat posisi ekonominya hingga memainkan peran lebih besar di kancah global.
Menurut Poppy, masuknya keanggotaan RI di BRICS dapat membuka kesempatan untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global. Pasalnya, BRICS telah menjadi forum penting dalam membahas isu-isu strategis dalam beberapa tahun terakhir.
Seperti reformasi sistem pembayaran yang adil, ujung tombak dedolarisasi, reformasi tata kelola global, termasuk di lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Meski begitu, alasan masuknya Indonesia dalam BRICS diakui Poppy tidak lepas dari upaya untuk menaikkan posisi tawar kepada dunia barat. “Saya kira ini sebagai upaya Indonesia menaikkan posisi bargaining dengan posisi negara barat,” kata Poppy dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu, 11 Januari 2025.
| Baca juga: Dosen Unair Sebut Indonesia Gabung BRICS Tak Memberikan Manfaat Signifikan |
Selain itu, ini juga dapat menjadi upaya mengantisipasi dampak domestik dari dari kebijakan Presiden Donald Trump ke depan. Sebab pengalaman selama ini tidak bisa diprediksi komitmen-komitmen internasional yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat tersebut.
“Dunia barat di bawah bayang-bayang Amerika Serikat penuh ketidakpastian lagi dari sisi konteks global apalagi dibawah periode kedua kepemimpinan Donald Trump,” ujar Poppy.
Meski demikian, Poppy masih mempertanyakan kekuatan BRICS menjadi alternatif forum ekonomi global. Meskipun BRICS memiliki dua badan keuangan, yakni New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang diakui memang sedikit banyak akan bisa memberikan kontribusi dari sisi ekonomi.
Namun Poppy menilai masih menyangsikan apakah dua badan keuangan mampu menggantikan peran IMF atau World Bank. ”Masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digali lebih dalam karena 80 persen negara di dunia masih menggunakan mata uang dollar dan apakah BRICS bisa menjadi alternatif?” ungkapnya.
Selain memperkuat Diplomasi Hubungan Internasional dengan bergabung di BRICS, Poppy mengungkapkan pemerintahan Prabowo Subianto juga perlu memikirkan potensi dan dampak dari kebijakan BRICS terkait perubahan-perubahan di tingkat domestik. “Memang tidak ada persyaratan yang dipenuhi dengan anggota lain di BRICS. Namun proses aksesi Indonesia di OECD dan proses reformasi ekonomi di tingkat domestik perlu juga dipikirkan,” katanya.
Menurutnya, komitmen Indonesia masuk dalam anggota OECD saat ini tengah berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar memenuhi standar. Bahkan dari sisi pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan juga disesuaikan dengan standar global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
