“Kita meminta pemimpin lembaga negara untuk mendengar suara rakyat yang menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena tidak sesuai dengan demokrasi dan juga semangat reformasi,” kata Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UGM, M Baiquni, dikutip dari laman ugm.ac.id, Senin, 26 Agustus 2024.
Baiquni mengatakan saat ini demokrasi di Tanah Air tengah merosot. Hal itu ditandai dengan pelemahan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK dalam penindakan korupsi yang menggurita, dominasi elite partai politik, dan pelemahan kontrol publik pada penyelenggaraan pemerintahan, serta pengabaian nalar dan nurani di berbagai praktik pembangunan.
Sekretaris DGB UGM, Wahyudi Kumorotomo, menyebut ketegangan di antara elite politik, baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif memperlihatkan semangat pemimpin politik lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek dan diri-sendiri ketimbang kepentingan rakyat dan warga Indonesia.
“Pemimpin negara seharusnya memikirkan kepentingan jangka negara dalam jangka panjang mengingat rakyat kita masih menghadapi kesulitan ekonomi dan ketidakpastian global,” jelas dia.
Wahyudi menuturkan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang kemudian ditanggapi reaktif oleh Badan Legislatif DPR yang hendak mengubah Undang-undang tentang Pilkada menunjukkan instrumen perundangan sudah dijadikan sebagai alat untuk mengejar kepanjangan politik sempit dan jangka-pendek, seraya mengabaikan keinginan rakyat bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat di tanah-air.
Dalam situasi darurat ini, para Guru Besar Universitas Gadjah Mada menyatakan sikap menolak berbagai bentuk praktik pemilihan pemimpin di tingkat nasional dan daerah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Lalu, menolak penggunaan instrumen politik yang menggunakan intimidasi, pengerahan aparat negara, penyebaran uang dan material, dan cara-cara tak terpuji lainnya yang mencederai berjalannya proses demokrasi yang beradab.
“Kita ingin mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan sesuai kaidah hukum yang benar dan adil,” kata dia.
Selain itu, para Guru Besar juga menyerukan agar elite politik tidak menggunakan legitimasi palsu melalui proses pembuatan peraturan perundangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang bermartabat dan kedaulatan rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tetap menjaga muruah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada dengan berpegang teguh pada kesepakatan konstitusional. Termasuk di antaranya Keputusan Mahkamah Konstitusi.
Terakhir, para Guru Besar UGM mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Hal itu dengan menyampaikan seruan-seruan yang tetap memelihara keadaban serta mencegah tindakan kekerasan yang justru mencederai proses demokratisasi yang telah berjalan.
| Baca juga: Darurat Demokrasi Indonesia, 1.000 Akademisi UGM Sampaikan 5 Pernyataan Sikap |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
