Pengisian PDSS merupakan tahap awal SNMPTN 2018. Di jalur undangan masuk ke kampus-kampus negeri itu, sekolah wajib memasukkan data siswa di PDSS melalui laman https://pdss.snmptn.ac.id.
Pengisian di PDSS dimulai 13 Januari hingga 10 Februari 2018. Pendaftaran dimulai 21 Februari hingga 6 Maret 2018. Sementara pengumuman penerimaan pada 17 April 2018.
Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim memandang hal tersebut merupakan masalah teknis. Namun, seharusnya masalah ini jangan sampai mengebiri hak anak ke jenjang pendidikan selanjutnya.
"Jangan sampai hak anak terabaikan karena urusan teknis administratif akreditasi yang belum muncul," kata Satriwan saat berbincang dengan Medcom.id, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2018.
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar diminta cepat menyelesaikan persoalan ini. Disdik bersama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM) harus lekas mengakreditasi jurusan baru di SMK.
"Urusan akreditasi itu bukan urusan anak, seharusnya guru, sekolah, pengawas hingga dinas bertanggung jawab. Anak (siswa) punya hak untuk ikut ke perguruan tinggi," tegas dia.
Menurut Satriwan, permasalahan di SNMPTN sulit padam. Ini karena ada dua lembaga yang bertanggung jawab, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menaungi SMA serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang menaungi Perguruan tinggi (PT).
"Keluhan-keluhan yang ada di daerah seperti ini, FSGI mengingatkan agar Kemenristekdikti dan Kemendikbud mesti berkoordinasi. Jangan sampai mereka enggak bisa memilih program studi karena sekolah mereka belum terakreditasi," tegas Satriwan.
Sebelumnya, Wakil Kepala SMKN 1 Sumedang bidang Kesiswaan Nono Sujana mengaku mengalami kendala untuk mengisi data di PDSS. Beberapa jurusan baru yang masih dalam proses pengajuan akreditasi membuat pihak sekolah belum dapat mengisi data.
"Seperti jurusan Teknik Informatika, Teknik Otomotif Industri, Teknik Elektronika Industri, dan Karawitan," papar Nono.
Proses akreditasi terganjal jumlah murid yang tak memenuhi kuota. Sehingga sekolah tak bisa memaksakan untuk memasukkan data ke PDSS. Sedangkan pengisian PDSS untuk jurusan lain tak masalah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
