Kemendikbud Terus Sisir Daerah yang Punya Silpa

Mendikbud: Awal Jadi Menteri, Silpa Mencapai Rp23 Triliun

Daviq Umar Al Faruq 13 Agustus 2018 16:43 WIB
Tunjangan Guru
Mendikbud: Awal Jadi Menteri, Silpa Mencapai Rp23 Triliun
Pengaduan FSGI soal Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke Kemendikbud, MI/Panca Syurkani.
Malang: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy terus menyisir daerah-daerah yang memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (silpa) dari dana tunjangan guru.  Daerah yang memiliki Silpa, diminta membayar tunjangan guru menggunakan dana silpa tersebut, agar penumpukan tidak semakin banyak.

Muhadjir membantah isu tentang tunjangan guru yang bakal disetop oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke daerah akan berdampak pada tidak dibayarkannya tunjangan guru.   "Nggak ada itu. Itu memang kita sisir, karena ada tunjangan guru yang tidak terserap di tahun-tahun sebelumnya. Artinya uang itu sebenarnya sudah ada di kas daerah," katanya usai menghadiri Pidato Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu 12 Agustus 2018.


Sebelumnya dikabarkan, pemerintah pusat menghentikan transfer tunjangan guru ke beberapa daerah. Jenis tunjangan yang dihentikan penyalurannya yakni Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Penghasilan Tambahan Guru (Tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) tahap II Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan, Mendikbud menjelaskan dana yang dihentikan itu adalah transfer uang dari Kemenkeu ke kas daerah. Hal itu bertujuan agar tidak terjadinya kelebihan dana di dalam kas masing-masing daerah.

"Bukan disetop. Karena kalau tidak segera kita lakukan itu nanti menjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Sebab, ketika awal saya menjadi menteri, silpanya Rp23 triliun karena kementerian keuangan tidak pernah diingatkan, akhirnya numpuk," bebernya.

Baca: Kemendikbud Jamin Tunjangan Guru Tetap Cair

Dalam surat rekomendasi penghentian bernomor 44471/A.A1.1/PR/2018 yang diajukan Kemendikbud kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan disebutkan beberapa daerah yang masih memiliki dana silpa ketiga tunjangan di atas yaitu Kabupaten Kalmana (Papua Barat), Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku), dan Kabupaten Yahukimo (Papua) untuk rekomendasi penghentian transfer TPG Semester I tahun 2018.

"Sekarang mulai kita sisir. Pokoknya kita cek daerah yang uangnya belum terserap segera kita minta Kemenkeu untuk setop. Supaya uangnya itu yang disuruh untuk bayar tunjangan," ujarnya.

Adapun pemerintah daerah yang TKG-nya direkomendasikan dihentikan di antaranya yaitu Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kabupaten Indragiri Hulu (Riau), Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Merangin (Jambi).

Sementara beberapa daerah yang tidak akan mendapatkan transfer tunjangan tamsil di antaranya yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), Kabupaten Kudus dan Kendal (Jawa Tengah), Kabupaten Madiun, Jember, Sumenep (Jawa Timur), dan Kota Padang Panjang (Sumatra Barat).



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id