“Praktik penguasaan atau pembatasan akses ke wilayah laut menimbulkan konflik terkait hak nelayan tradisional, pelestarian lingkungan, dan klaim teritorial,” ujar Nevi dalam diskusi Muslimah Agricultural Talks #3 “Analisis Kritis atas Pemagaran Laut dan Kuasa Ruang Negeri Ini” dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 28 Februari 2025.
Dosen IPB University di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu menyebut salah satu tantangan dalam kelautan Indonesia adalah tekanan investasi versus keberlanjutan ekologi. Dia khawatir wilayah yang dipagari akan digunakan untuk reklamasi atau pembangunan yang berpotensi merusak ekosistem pesisir.
| Baca juga: Terbukti Bangun Pagar Laut, Kades Kohod Didenda Rp48 Miliar |
Sebab, pembangunan di Indonesia masih menitikberatkan pada investasi ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis. Nevi menyebut pemagaran laut masih menjadi isu besar di Indonesia sehingga diperlukan pengaturan kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.
“Kebijakan dan penegakan hukum harus lebih kuat dan inklusif,” tegas dia.
Diskusi bertujuan memberikan edukasi tentang gambaran utuh realitas pemagaran laut di Teluk Jakarta. Para aktivis perempuan yang terlibat diharapkan mampu membaca fakta secara jelas serta membangun peran dan tanggung jawab sebagai seorang intelektual.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
