Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Panca Syurkani.
Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Panca Syurkani.

Sentralisasi Tata Kelola, Pola Pelatihan Guru Harus Berubah

Pendidikan Sistem Zonasi Redistribusi Guru PPDB 2019
Muhammad Syahrul Ramadhan • 28 Juni 2019 19:55
Jakarta: Pemerintah perlu mengkaji wacana sentralisasi tata kelola guru secara komprehensif. Penerapan sistem sentralisasi tata kelola guru perlu mempertimbangkan banyak hal, misalnya saja pelatihan, kompetensi, perekrutan, hingga penempatan.
 
"Belum lagi terkait anggaran untuk membayar gaji mereka," kataPeneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra, di Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
 
Iamengatakan, pemerintah perlu mematangkan koordinasi antara pusat dan daerah terkait tata kelola guru. Hal ini penting karena isu ini sudah menyentuh ranah otonomi daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nadia menjelaskan, secara teori, apabila tata kelola guru dilaksanakan secara terpusat, maka pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih besar terkait kualitas guru dan juga persebarannya di seluruh wilayah Indonesia.
 
"Pemerintah pusat dapat mengetahui daerah mana saja yang memiliki banyak guru berkualitas dan daerah mana saja yang kekurangan guru-guru berkualitas," terangnya.
 
Baca:Ketum PGRI Dikukuhkan Sebagai Guru Besar UNJ
 
Dengan demikian, pemerintah dapat mengirim guru-guru tersebut ke daerah yang
membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, pemerintah
pusat memiliki sumber daya yang lebih baik untuk melakukan pelatihan dan upaya-upaya
peningkatan kompetensi guru daripada pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki
kapasitas yang berbeda-beda.
 
Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan jika pemerintah daerah juga merupakan pihak yang paling mengetahui permasalahan guru yang ada di wilayahnya. Pengalaman dan kajian terkait permasalahan guru dari pemerintah daerah tidak dapat diabaikan begitu saja.
 
“Pemerintah sebaiknya juga menyadari bahwa sentralisasi tata kelola tanpa diimbangi dengan
perubahan pola pelatihan dan peningkatan kompetensi guru akan mengurangi efektivitas dari
wacana kebijakan ini.," terang Dia.
 
Oleh karena itu, jika regulasi ini akan dilakukan di masa depan, maka sebelumnya pemerintah harus sudah memiliki strategi tepat untuk dapat meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan insentif seperti apa yang cocok untuk meningkatkan kualitas guru.
 
"Berdasarkan beberapa riset yang ada, peningkatan gaji guru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelas Nadia.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif