Ilustrasi: MI/Rommy Pujianto

Sosiolog UGM: Gaya Hidup Mewah Pejabat Pajak Bagai Puncak Gunung Es

Citra Larasati • 27 Februari 2023 23:05

Jakarta: Belakangan ini masyarakat di Tanah Air memperbincangkan gaya hidup mewah di lingkungan pegawai Ditjen Pajak. Fenomena ini terungkap dan menjadi sorotan ini sejak kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, putra pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang seringkali memamerkan kekayaannya di media sosial.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Andreas Budi Widyanta, S.Sos., M.A. menilai gaya hidup mewah yang dipertontonkan salah satu pejabat Ditjen Pajak bagaikan fenomena gunung es. Ia menyebut, praktik serupa diduga juga terjadi di kalangan pejabat lainnya.

“Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya saja sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Inilah yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar,” kata Andreas, dilansir dari laman UGM, Senin, 27 Februari 2023.

Andreas mengatakan, di era saat ini gaya hidup yang memosisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat jelas. Dengan begitu penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang utk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elite berbeda dengan kebanyakan orang.

Tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite. Gaya hidup semacam itu, kata Andreas, membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja,” sesalnya.

Dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM ini menyebutkan, praktik gaya hidup yang kompetitif dan berlomba mengejar kelas elite yang diglorifikasi tanpa disadari telah mengkhianati kehidupan bersama sebagai sesama warga negara. “Ini menjadi bentuk pengkhianatan solidaritas hidup bersama sebagai bangsa-negara,” tegasnya.

Menurut Andreas, saat ini pemerintah perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan keuangan. Selain itu juga didukung transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Ada kemerosotan moral pejabat publik kita sehingga perlu segera dilakukan tindakan revolusi mental,” terangnya.