Salah satu poster bertuliskan '3 Tahun Dosen Tidak Digaji, 1 Tahun Tidak Ada Kuliah, Kampus Terbengkalai, Dimana Tanggung Jawabmu'. Poster lainnya bertuliskan 'Turunkan Yayasan dan Direksi' dan 'Hak Dosen Aja Gak Terpenuhi, Apalagi Hak Mahasiswa'.
Presiden BEM Poltekom, Mahbub Ubaidillah mengatakan, kampusnya mulai mengalami konflik sejak tahun ajaran 2019/2020. Sejak saat itu para dosen tak mendapatkan gaji, bahkan aktivitas perkuliahan pun berhenti total sejak awal 2023 lalu.
"Dulu dosen ada sekitar 50 orang. Sekarang tinggal lima orang. Saya saja terakhir kuliah pada Desember 2022 lalu," katanya saat ditemui Medcom.id, Selasa 21 November 2023.
Mahbub menceritakan, Poltekom yang didirikan pada 2008 silam awalnya dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di bawah pimpinan Wali Kota Malang saat itu, Peni Suparto. Lalu saat Peni Suparto lengser dari jabatannya, tiba-tiba Poltekom dikelola oleh yayasan.
"Saat itu ada undang-undang yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengelola perguruan tinggi jadi Poltekom berubah menjadi perguruan tinggi swasta yang dinaungi oleh yayasan," bebernya.
Sejak tak dikelola Pemkot Malang, Poltekom berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kota Malang. Setelah berjalan selama beberapa tahun, Mahbub menceritakan, pihak yayasan tiba-tiba merombak total jajaran direksi Poltekom pada 2020.
Setelah berganti direksi, Mahbub mengaku bahwa Poltekom mulai bermasalah. Dosen dan tenaga pendidik tidak mendapatkan gaji. Dana untuk pemeliharaan kampus pun tidak ada hingga membuat kampus mangkrak dan tidak terawat.
Kondisi itu, diakui Mahbub, membuat para dosen satu per satu memilih keluar dari Poltekom. Bahkan sejak awal 2023, mahasiswa tak lagi menjalani aktifitas perkuliahan. Padahal, Poltekom sendiri menerima mahasiswa baru (maba) pada tahun ini.
"Tahun ini ada enam mahasiswa baru. Mereka malah sama sekali belum pernah kuliah karena adanya permasalahan ini," keluh mahasiswa angkatan 2021 itu.
Melihat kondisi tersebut, Mahbub bersama sederet mahasiswa lainnya pun berupaya menghubungi pihak yayasan dan direksi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka meminta gaji dosen dibayar dan aktifitas perkuliahan kembali berjalan.
"Kita minta kuliah berjalan. Kalau yayasan tidak mau membenahi, keluar saja," ujar mahasiswa jurusan Teknik Mekatronika itu.
Mahbub mengaku, para mahasiswa telah memberikan tiga rekomendasi kepada pihak yayasan sebagai jalan keluar atas permasalahan Poltekom. Pertama meminta yayasan agar mengembalikan aset Poltekom kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kedua meminta agar Poltekom dapat merger dengan Politeknik Negeri Malang (Polinema). Ketiga meminta agar Poltekom menjadi Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).
"Tapi pas pada waktu pertemuan dengan yayasan itu kami malah disalah-salahkan, karena kata mereka nggak sesuai undang-undang dan sebagainya," ujar mahasiswa asal Malang itu.
Oleh karena itu, para mahasiswa pun menggelar aksi protes dengan memasang sejumlah poster di depan pintu gerbang Poltekom. Mereka berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan para mahasiswa dapat kembali kuliah seperti sebelumnya.
"Kampus ini sepi, sudah tidak ada aktivitas lagi. Satpam saja tidak ada. Mahasiswa saja yang jaga dan bersih-bersih kampus ini," urainya.
| Baca juga: Jadi Duta Penggerak Literasi, Yulion Pernah Jadi Kuli Aduk Semen Demi Bayar SPP |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
