"Sekarang sudah sekitar 80 persen satuan pendidikan formal yang menerapkan Kurikulum Merdeka," kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, kepada Medcom.id, Rabu, 28 Februari 2024.
Dia mengatakan untuk diterapkan secara nasional, Kurikulum Merdeka telah melalui proses panjang. Penyusunan, penerapan, dan kajian untuk mengevaluasi Kurikulum Merdeka dilakukan bertahap sejak 2020.
Pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013. Kemendikbudristek juga menyusun prototipe Kurikulum Merdeka pada 2020.
"Prototipe tersebut kemudian diterapkan secara terbatas dan dievaluasi pada 2021 di sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil," beber Nino, sapaan karib Anindito Aditomo.
Nino menjelaskan Kurikulum Merdeka mulai ditawarkan pada 2022 dan 2023. Tawaran itu diberikan sebagai opsi.
"Kurikulum Merdeka ditawarkan sebagai salah satu opsi bagi sekolah yang ingin mulai melakukan transformasi agar pembelajarannya lebih berpusat pada murid," jelas dia.
Nino mengatakan proses penerapan Kurikulum Merdeka telah berjalan panjang. Nantinya, setelah diterapkan nasional, masih ada waktu bagi sekolah untuk mempersiapkan diri.
"Jadi penetapan sebagai kurikulum nasional mulai 2024 sudah melalui proses yang panjang. Setelah 2024 pun satuan pendidikan masih diberi waktu dua sampai tiga tahun untuk menyiapkan diri," ujar Nino.
| Baca juga: Penerapan Kurikulum Merdeka Secara Nasional di 2024 Harus Dipersiapkan Matang |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
