Ilustrasi pelecehan seksual. Medcom.id
Ilustrasi pelecehan seksual. Medcom.id

Pengawas Internal Didorong Tingkatkan Pengawasan Kekerasan Seksual dan Penyuapan di Kampus

Renatha Swasty • 30 Maret 2022 12:33
Jakarta: Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang, mengingatkan peran Satuan Pengawas Intern (SPI) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus diperkuat. Dia menyebut tata kelola pendidikan tinggi berkualitas dan berakuntabilitas harus mengedepankan aspek pencegahan terhadap korupsi dan penyimpangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Salah satunya ialah pengawasan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang merupakan tiga dosa besar pendidikan, di luar perundungan dan intoleransi, masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia.
 
“Segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual akan menghambat terwujudnya pelaksanaan program strategis program Kampus Merdeka dan pencapaian tujuan program tersebut,” ujar Chatarina saat membuka Rakorwas SPI PTN se-Indonesia 2022 dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Maret 2022.
 
Chatarina menuturkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi sejak September 2021 menjadi pemicu keberanian korban dan warga kampus melaporkan kejadian yang pernah mereka alami atau mereka ketahui terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kekerasan seksual di satuan pendidikan mulai PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK sehingga perlu pemahaman yang holistik dalam pencegahan dan penanganan," kata Chatarina.
 
Dia menyebut penanganan oleh kampus dan proses APH harus mampu mencegah kejadian berikutnya dan memberikan keberpihakan kepada korban. Ketua forum SPI PTN, Andi Idkhan, menyampaikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjadi awal terbentuknya satuan tugas (satgas) yang bertugas menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan PTN.
 
“SPI PTN harus sangat berperan dalam mengawal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di setiap kampus yang akan dilakukan oleh Satgas,” kata Andi.
 
Chatarina juga menuturkan sebagai salah satu kementerian yang memiliki cakupan ruang lingkup yang luas, Kemendikbudristek melalui Inspektorat Jenderal berupaya mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Kementerian, BUMN, serta beberapa PTN telah menerapkan SMAP sejak 2020.
 
“Hal ini sangatlah penting demi menumbuhkan kepercayaan stakeholders serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, pengelolaan transparansi keuangan, dan terutama akuntabilitas kinerja PTN, satuan kerja (satker), PTN-BLU, dan PTN-BH yang memiliki pengelolaan yang berbeda-beda,” kata Chatarina.
 
Chatarina menyebut seluruh hal tersebut tidak dapat terwujud apabila perguruan tinggi tidak senantiasa, terus-menerus, dan berkesinambungan meningkatkan tata kelola di lingkungannya. “Demi mencapai tata kelola yang berkualitas dan akuntabel, maka vital untuk kita menguatkan peran pengawasan internal melalui SPI,” ujar dia.
 
SMAP adalah sistem manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan serta mematuhi undang-undang anti-penyuapan. SMAP telah mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 
Baca: Kemendikbudristek: Baru 4 Kampus Punya Satgas PPKS
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif