Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin. Foto: Lina Herlina/MI
Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin. Foto: Lina Herlina/MI

Materi Khilafah Masuk Sejarah Islam

Pendidikan Pendidikan Agama
Indriyani Astuti • 09 Desember 2019 17:27
Jakarta: Pemerintah tidak menghapus materi khilafah dalam pelajaran pendidikan agama. Materi tersebut hanya dipindahkan dari pelajaran fikih menjadi sejarah.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan materi khilafah akan disampaikan lebih komprehensif dan kontekstual dalam sejarah Islam. Khilafah, tegas dia, tidak cocok diterapkan di Indonesia.
 
"Jadi fakta bahwa pernah ada khilafah dalam sejarah peradaban Islam itu tidak ditutupi, pernah ada dalam sejarah peradaban Islam mulai dari Khulafa' ur Rasyidin sampai jatuhnya Turki Usmani 1924 itu, tetap disampaikan tetapi akan diberikan prespektif yang lebih komprehensif dan kontekstual," kata Kamaruddin di Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Melalui pelajaran sejarah Islam, Kamarudin berharap pelajar memahami khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia. Kamarudin menekankan Indonesia sudah memiliki konstitusi dan ideologi Pancasila. Negara-negara Islam pun tak ada lagi yang menerapkan khilafah.
 
"Negara Islam itu ada yang republik, ada yang kerajaan, ada yang sekuler, ya seperti Turki, ada yang emirat, keemiratan. Jadi sudah memilih berbagai sistem pemerintahan, jadi khilafah itu sudah tidak ada. Pernah ada dulu dalam pelajaran sejarah, sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah tidak cocok," ujar dia.
 
Di sisi lain, Kamarudin menjelaskan materi jihad tak lagi ada dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Persepektif jihad akan diubah.
 
"Jadi jihad itu tidak lagi harus berperang, tidak harus fisik, jihad belajar itu juga jihad. Jadi perspektifnya yang akan diubah," ucap dia.
 
Materi khilafah dan jihad, terang dia, hanya ada dalam buku fikih di sekolah madrasah. Bukan buku pendidikan agama Islam di sekolah umum.
 
Dia berharap pemahaman soal khilafah dan jihad membuat pendidikan agama dan nasionalisme tidak bertentangan. Sebab, pelajaran agama berfungsi menanamkan serta menginternalisasikan nilai keagamaan yang moderat, nasionalis, dan religius. Dengan begitu, karakter murid religius dan pemahaman artikulasi beragama yang nasionalis bisa terbentuk.
 
"Jadi religiositas dan nasionalisme itu harus in nurture harus di tanamankan bareng bersamaan pelajaran agama," terang dia.
 
Kementerian Agama berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait materi moderasi beragama yang ada dalam buku pendidikan agama. Sebab, Kementerian Agama dan Kemendikbud bertugas mengimplementasikan moderasi beragama di sekolah umum.
 

(AZF)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif