"P2G mendesak Kemdikbudristek menuntaskan Peta Jalan Pendidikan Nasional sebagai arah dan tujuan pembangunan pendidikan Indonesia jangka panjang," kata Satriwan dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Mei 2023.
Dia meminta Peta Jalan Pendidikan Nasional lahir dari pemikiran semua stakeholders secara partisipatif, objektif, dan transparan. Satriwan mengatakan hal ini bakal jadi warisan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Jika pemerintahan Presiden Jokowi dapat melahirkan Peta Jalan Pendidikan Nasional ini akan menjadi warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia," kata dia.
Satriwan mengatakan kebijakan Merdeka Belajar yang dijalankan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bisa saja berakhir setelah dia tak lagi menjabat. Lagi pula, kebijakan ini cuma untuk jangka pendek, makanya diperlukan janga panjang berupa Peta Jalan Pendidikan Nasional.
Dia juga meminta evaluasi Merdeka Mengajar yang sudah diluncurkan 24 episode. Mengingat, tahun depan Pemilu dan pergantian pemerintahan.
"Kami pun menilai sejak dulu ganti menteri pasti ganti kebijakan, jadi tidak ada kontinuitas dalam membangun pendidikan dan guru nasional," ucap Satriwan.
Dia mengingatkan jangan sampai hanya berganti merek kebijakan, tapi substansi sesungguhnya sama. Satriwan juga mengingatkan jangan sampai klaim perubahan inovasi pendidikan yang terjadi justru involusi pendidikan.
Salah satu evaluasi yang mesti disorot ialah Program Guru Penggerak. P2G berharap Kemdikbudristek membuat regulasi khusus yang bersifat afirmatif terhadap penyelenggaraan Program Guru Penggerak bagi seluruh daerah yang masuk kategori 3T.
Satriwan mengungkapkan P2G mendapat laporan dari jaringan di daerah, seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe guru tidak dapat mengikuti Program Guru Penggerak (PGP). Sebab, akses wilayah kepulauan sulit dari segi geografis, transportasi (laut), maupun akses internet.
"Kebijakan khusus dibuat untuk perluasan akses dan kesempatan bagi semua guru di seluruh wilayah Indonesia secara terbuka dan berkeadilan," tutur dia.
P2G mengapresiasi kebijakan PGP Angkatan ke-5 dan 9 yang sudah memberikan afirmasi khusus bagi guru di daerah 3T. Namun, masih terbatas di 15 kota/kabupaten saja.
"P2G mendesak Kemdikbudristek serta seluruh pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten melakukan evaluasi secara komprehensif dan objektif terhadap seluruh episode Merdeka Belajar yang sudah masuk episode ke-24," tegas Satriwan.
| Baca juga: Praktisi Nilai Peta Jalan Pendidikan Harga Mati Sebelum RUU Sisdiknas |
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
