“Nanti pada penerimaan mahasiswa baru saja, saya juga sudah minta kepada rektor untuk mencatat semua kontak dan medsos mahasiswa baru,” kata Nasir usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 6 Juni 2018.
Kata Nasir, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dini penyebaran paham radikal. Jadi bila sewaktu-waktu terdeteksi ada mahasiswa terpapar radikalisme bisa langsung dilacak aktivitas media sosialnya dan riwayat teleponnya.
Pengawasan ini akan dilakukan bersama, antara Kemenristekdikti, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan BIN (Badan Intelijen Negara). “Di Bandung (kasus Universitas Pendidikan Indonesia) kemarin sebenarnya di kampus itu tidak apa-apa, karena kami sudah melarang kegiatan yang menjurus pada radikalisme. Nah dia itu terpapar radikalisme dari media sosial,” ujar Nasir.
Penyebaran paham radikal juga bisa dimulai saat masih duduk di bangku sekolah SMA. Seperti di Institut Pertanian Bogor (IPB) kemarin, Nasir ingin memastikan apakah benar 39 persen mahasiswanya terpapar paham radikal. Atau jangan-jangan mereka sudah terpapar sejak masih sekolah.
“Jadi yang berpotensi terpapar radikalisme itu bukan hanya di perguruan tinggi, bisa jadi di SMA-nya. Makanya pas masuk perguruan tinggi harus kita rem,” ucap Nasir.
Nasir akan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pendataan aktivitas digital di penerimaan mahasiswa baru. Nomor kontak dan media sosial mahasiswa baru akan dipantau melibatkan dua lembaga itu.
Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro itu mengimbau orangtua agar jangan khawatir anaknya terpapar radikalisme saat memasuki perguruan tinggi. Ia meminta peran serta orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka.
“Jadi saya mohon kepada orangtua untuk tidak takut (khawatir) terhadap anak-anaknya yang kuliah di perguruan tinggi. Tapi tolong ajari bersama, karena di kampus itu sangat bebas sekali,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
