Mendes: Pastikan Pembangunan PAUD Tidak Tumpang Tindih
Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo bertemu dengan Mendikbud, Muhadjir Effendy membahas pembangunan pendidikan di desa. Foto: Humas Kemendes PDTT
Jakarta:Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo memastikan pemanfaatan dana desa oleh masyarakat untuk membangun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memperhitungkan jumlah PAUD dengan jumlah populasi warga desa.  Sehingga dana desa tidak tumpang tindih dengan yang sudah eksis sebelumnya, justru hal ini membantu pemerintah dalam mewujudkan target satu desa satu PAUD.

Eko mengatakan, sejak bergulirnya dana desa, banyak masyarakat yang antusias menggunakan dana desa untuk membangun lembaga PAUD di desanya, karena melihat adanya kebutuhan terhadap keberadaan lembaga tersebut.   "Dalam pertemuan (dengan Mendikbud) kemarin, saya minta bantuan Mendikbud agar PAUD-PAUD yang dibuat dari pemanfaatan dana desa tersebut  dibina, agar memiliki standar sesuai dengan yang ditentukan," ungkap Eko kepada Medcom.id, Senin, 11 Juni 2018.


Jumlah PAUD yang dibangun masyarakat dengan memanfaatkan dana desa mencapai 18.177 unit PAUD di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2015-2017.  Namun dalam berita sebelumnya Mendikbud mengaku menerima komplain dari pengelola PAUD, TK, Play grouptentang tumpang tindih PAUD di desa.

Eko menegaskan, bahwa PAUD tersebut diprakarsai dan dibangun oleh masyarakat desa dengan memanfaatkan dana desa.  "Artinya, PAUD itu bukan Kemendes yang bangun, tapi masyarakat desa buat PAUD dengan memanfaatkan dana desanya, karena di desanya belum ada PAUD," tegas Eko.

Jadi menurut Eko, jika disebut ada tumpang tindih PAUD masyarakat dengan PAUD yang dananya berasal dari dana desa dipastikan itu tidak benar.  "Saya bisa pastikan kalau desa yang sudah ada PAUD-nya, maka dana desa tidak akan dipakai untuk buat PAUD lagi, tapi pasti akan dipakai untuk membut infrastruktur lainnya," tandas Eko.

Tumpang tindih PAUD itu, kata Eko, mungkin saja terjadi, biasanya karena ada pihak swasta yang membuat PAUD, dan berorientasi komersial. Sebab, kata Eko, jika menggunakan dana desa, prinsipnya masyarakat membuat PAUD dengan mengurangi pembangunan infrastruktur lainnya, karena di desanya belum ada PAUD.

"Jadi mungkin saja terjadi tumpang tindih PAUD itu, tapi pasti bukan tumpang tindih dengan PAUD dari Dana Desa," sebut Eko.

Eko juga menyampaikan, bahwa dalam pertemuan dengan Mendikbud kemarin, pihak Kemendikbud sepakat untuk membantu PAUD yang berasal dari dana desa. Sebab Dana Desa hanya boleh digunakan untuk membangun fisik PAUD, tidak boleh digunakan untuk membayar guru PAUD atau biaya operasional PAUD.

Sedangkan biaya operasionalnya selama ini dibayar oleh desa, atau swadaya masyarakat. "Mendikbud OK Kok untuk membantu. Kita malah sepakat buat tim bersama," jelasnya.  

Eko mengatakan desa semakin maju sejak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.  "Sejak era pemerintahan Pak Jokowi, desa semakin maju. Pada era Pak Jokowi pula, dana desa digelontorkan ke desa-desa," ujar Eko.

Dana desa pertama kali diberikan ke desa-desa pada 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016, Rp 60 triliun pada 2017, dan Rp 60 triliun pada 2018.

Dana desa telah dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian dengan pembangunan jalan sepanjang 121.709 kilometer jalan, 1.960 jembatan, 5.220 pasar desa, 5.116 tambatan perahu, 2.047 embung, dan 97.176 unit irigasi.

Dana desa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 18.177 unit, 13.973 unit Posyandu, 21.811 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sarana olahraga, dan sebagainya.



(CEU)