Doni menyayangkan, tidak ada pelibatan dari pemangku kepentingan secara masif dalam RUU ini. RUU Sisdiknas seolah hanya memenangkan keinginan orang yang berada di lingkungan Kemendikbudristek saja.
"Parah, publik tidak bisa kontrol perubahan-perubahan yang diusulkan Kemendikbudristek. Pendidikan tak bisa didesain segelintir orang di Senayan," kata Doni kepada Medcom.id, Rabu 16 Februari 2022.
Ia sendiri bahkan menerima draf RUU tersebut dari orang dalam di Kemendikbudristek. Artinya Ia tidak menerima draf tersebut secara resmi, sebagai bentuk pelibatan publik yang semestinya.
Dari draf yang ia terima, setidaknya ada beberapa pasal yang bermasalah dalam RUU Sisdiknas. Di antaranya, pasal 3 dan 4. Menurutnya di pasal tersebut tidak bisa memberi gambaran terkait perbedaan antara fungsi dan tujuan pendidikan.
"Sebelumnya kan membuat PP 57 tentang Standar Nasional Pendidikan saja bermasalah karena pembuatannya yang tertutup, akhirnya diprotes baru direvisi setelah didesak publik. Jadi (tertutup) ini bukan mekanisme demokratis di era keterbukaan seperti sekarang," sambungnya.
Baca juga: PGRI, Muhammadiyah Hingga NU Minta Pembahasan Revisi RUU Sisdiknas Ditunda
Untuk itu, ia berharap draf RUU ini harus dibuka ke publik. Sebab draf RUU bukanlah rahasia negera dan publik punya hak atas informasi tersebut. "Selain terbuka dan transparan, Kemendikbudristek harus menawarkan visi yang jauh ke depan daripada sekadar kepentingan jangka pendek program kementerian ke dalam pasal-pasal RUU Sisdiknas," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
