Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Budaya Sensor Mandiri terhadap Tontonan Butuh Literasi

Ilham Pratama Putra • 30 Desember 2021 21:11
Jakarta: Budaya sensor mandiri (BSM) butuh literasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat bisa memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.
 
"Kalau tidak kita bekali dengan sensor mandiri, sayang kita. Penting sekali untuk kita sama-sama merangkul dan kita galakkan literasi sensor mandiri," ujar Ketua Lembaga Sensor Film, Rommy Fibri Hardiyanto, dalam Deklarasi Nasional Pencanangan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, di Jakarta, Kamis 30 Desember 2021.
 
Dia mengatakan, BSM sangat penting di tengah derasnya informasi lewat beragam tontonan saat ini. Dia menjelaskan, berdasarkan data Kemenkominfo, sebanyak 202,9 juta pengguna internet di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Adapun 66 juta di antaranya mengakses platform Over The Top (OTT) untuk menonton," tutur dia.
 
Dia menekankan, ada perbedaan klasifikasi antara OTT dengan LSF. LSF memiliki klasifikasi usia Semua Umur, 13, 17, dan 21 tahun, sedangkan OTT menggunakan standar 18 tahun. Budaya sensor mandiri sangat penting dalam memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Menurutnya, jika literasi sensor mandiri terus diberikan fungsi pengawasan bisa lebih mudah.
 
"Yang penting diberi literasi kalau menonton harus sesuai klasifikasi usianya, ya oke, habis itu lepas. Intinya literasi agar masyarakat dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usianya," ujarnya.
 
Baca: Gembar-gembor Perkuat Literasi Sepanjang 2021, Tapi Melupakan Perpustakaan
 
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Desy Ratnasari menyebut, pentingnya regulasi pendukung UU Perfilman. Hal ini untuk merespons adanya budaya baru di masyarakat dalam mengakses informasi.
 
Dia mendukung adanya gerakan BSM. Menurutnya, gerakan tersebut bisa mendukung regulasi yang nantinya terbit.
 
"Sambil menunggu kebijakan tersebut, masyarakat sudah disiapkan LSF dalam konteks masyarakat yang mandiri dalam menyensor. Jadi jika kebijakan jalan masyarakat sudah terbiasa," kata Desy.
 
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menilai, gerakan BSM dapat membangun budaya menonton film yang lebih bijak. Menurutnya, film yang layak ditonton tidak menggeser ideologi kebangsaan dan tidak merusak nilai moral anak bangsa.
 
"Penilaian terhadap suatu produksi film terletak pada penerimaan masyarakat, bukan pemerintah semata. LSF harus terbuka dan melibatkan masyarakat," ucap Meutya.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif