Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim. Dok Pribadi
Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim. Dok Pribadi

FSGI Minta DKI Buka Lagi Seleksi Zonasi

Pendidikan PPDB 2020
Muhammad Syahrul Ramadhan • 29 Juni 2020 22:11
Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memperpanjang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Sebab, banyak orang tua merasa dirugikan karena penerapan kriteria usia di jalur zonasi.
 
"Artinya para calon siswa yang kemarin tertolak oleh sistem karena usia muda, itu bisa mendaftar kembali di zona/kelurahan masing-masing,” kata Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim melalui siaran pers, Senin, 29 Juni 2020.
 
Satriwan menyebut perpanjangan PPDB ini jadi jalan tengah yang adil dan proporsional, ketimbang membiarkan yang tidak diterima jalur zonasi, terpaksa masuk sekolah swasta. "Sebab tak semua orang tuanya mampu secara ekonomi," ujarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


FSGI bersama serikat guru juga mendorong adanya pendataan dan pemetaan dari Disdik DKI Jakarta. Pendataan terkait jumlah calon peserta didik baru yang ditolak karena usia di setiap zona yang ada di DKI Jakarta.
 
"Dan berapa jumlah SMP/SMA/SMK negeri di zona tersebut dan zona tetangga. Sebab merujuk Pasal 27 (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB) ada kewajiban Dinas Pendidikan untuk menyalurkan kelebihan calon peserta didik ke sekolah di zona tetangga atau zona setelahnya," jelasnya.
 
Baca:KPAI Desak DKI Buka PPDB Jalur Zonasi Tahap Kedua
 
Usulan lainnya, FSGI meminta PPDB jalur zonasi menambah calon siswa di setiap kelas pada jenjang SMP dan SMA, antara dua sampai tiga siswa. Menurut Satriwan, ini akan bisa menampung para siswa yang tertolak karena usia muda dan dampaknya tak akan terlalu besar bagi manajemen sekolah serta jam mengajar guru.
 
"Kemudian opsi untuk membuka rombongan belajar (rombel) atau menambah kelas baru. Misalkan di suatu sekolah di satu zona. Untuk menerima calon pendaftar yang tertolak karena faktor kuota yang sudah penuh, atau faktor usia muda tadi," ujarnya.
 
Menurut Satriwan, DKI tak melanggar aturan bila kembali membuka rombogan belajar atau menambah kelas baru. Sebab, yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat 6 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB ialah pembukaan rombel baru dilakukan sekolah, bukan Pemda.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif