Pajak TPS Guru non-ASN Naik 0,15%. Foto: Medcom.id
Pajak TPS Guru non-ASN Naik 0,15%. Foto: Medcom.id

Pajak TPG Guru Non-ASN Naik 0,15 Persen, Ini Penjelasan Kemendikdasmen

Renatha Swasty • 19 November 2026 14:56
Ringkasnya gini..
  • Potongan pajak Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen sehingga nominal bersih yang diterima berubah.
  • Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan pemotongan pajak TPG mengikuti ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  • Pemerintah menetapkan TPG guru non-ASN sebesar Rp2 juta per bulan sebelum pajak dengan alokasi anggaran Rp11,5 triliun bagi 392.870 guru pada 2026.
Jakarta: Potongan pajak Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen. Perubahan ini menjadi perhatian para guru setelah nominal tunjangan yang masuk ke rekening mengalami penyesuaian.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan pemotongan tersebut merupakan kewajiban perpajakan yang mengikuti ketentuan perundang-undangan. Kewajiban membayar pajak berlaku bagi seluruh penerima penghasilan, termasuk guru ASN maupun non-ASN yang memperoleh tunjangan dari pemerintah.

TPG Rp2 Juta bagi Guru non-ASN

Tahun 2026, pemerintah menetapkan besaran TPG guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik sebesar Rp2 juta per bulan sebelum dipotong pajak. Sementara itu, bagi guru non-ASN yang telah memiliki penyetaraan atau inpassing, besaran TPG disesuaikan dengan gaji pokok yang tercantum dalam surat keputusan (SK) inpassing.

Sebelumnya, potongan pajak TPG guru non-ASN sebesar 5 persen bagi penerima yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6 persen bagi yang tidak memiliki NPWP.

Dengan adanya penyesuaian kenaikan pajak sebesar 0,15 persen, potongan pajak tersebut menjadi lebih besar dibandingkan ketentuan sebelumnya. Akibatnya, nominal bersih TPG yang diterima guru di rekening mengalami perubahan.

Pajak TPG Guru Non-ASN Naik

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pemotongan pajak atas tunjangan yang diterima guru merupakan kewajiban sebagai warga negara yang memperoleh penghasilan. Penyesuaian potongan tersebut mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan bukan ditetapkan oleh kementerian.

"Jadi, ketentuan potongan pajak itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Nunuk dalam Taklimat Media Capaian Program Prioritas Ditjen GTK Tahun 2026 dikutip dari laman Mediaindonesia.com, Kamis, 19 November 2026.

Kemendikdasmen tidak menetapkan besaran pajak secara mandiri karena mekanismenya telah diatur dalam peraturan pemerintah. Nunuk menjelaskan persentase pajak dapat berbeda bergantung pada golongan dan besaran penghasilan yang diterima.

Guru dengan golongan lebih tinggi berpotensi dikenakan potongan pajak lebih besar karena penghasilan yang diterima juga relatif lebih tinggi. Dia menyebut kewajiban pemotongan pajak juga berlaku bagi guru non-ASN.

Apabila pemerintah daerah memberikan tunjangan secara penuh, pembayaran pajak tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai mekanisme perpajakan. “Harus diedukasi kepada guru bahwa memang uang yang diterimakan itu potong pajak. Kalau untuk ASN selain pajak juga, bagi yang mengikuti misalnya BPJS Ketenagakerjaan, memang ada potongan itu, terikut persyaratan secara mandiri,” jelas dia.

Anggaran TPG 2026

Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran sekitar Rp11,5 triliun untuk penyaluran TPG guru non-ASN pada tahun 2026. Anggaran tersebut ditujukan bagi 392.870 guru non-ASN yang memenuhi persyaratan.

Besaran TPG guru non-ASN pada 2026 juga mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Kenaikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan atas profesionalisme guru.

Perubahan nominal yang diterima guru perlu dibedakan antara besaran tunjangan sebelum pajak dan jumlah bersih setelah pemotongan. Guru juga dapat memeriksa rincian pemotongan melalui bukti potong pajak agar mengetahui dasar perhitungan pajak atas tunjangan yang diterima.

Kemendikdasmen juga mendorong sosialisasi mengenai mekanisme pemotongan pajak TPG agar guru memahami komponen potongan yang diterapkan terhadap tunjangan yang diterima, termasuk perbedaan besaran pajak berdasarkan golongan dan penghasilan. (Adinda Kinanthi)
 

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan